BANGKAPOS.COM--Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melaporkan peristiwa terbakarnya satu-satunya mobil pemadam kebakaran (damkar) milik daerah ke Polres Bangka Barat.
Langkah tersebut diambil untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi di garasi Kantor Satpol PP dan Damkar Bangka Barat pada Minggu (12/7/2026) pagi.
Bupati Bangka Barat Markus mengatakan penyelidikan diperlukan agar dapat dipastikan apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian, kerusakan teknis, atau terdapat unsur kesengajaan.
Menurut Markus, pihaknya belum ingin menarik kesimpulan sebelum hasil penyelidikan kepolisian keluar.
Namun, ia mengaku memiliki kecurigaan awal bahwa peristiwa tersebut tidak menutup kemungkinan mengandung unsur sabotase.
"Kami akan melaporkan kejadian ini ke Polres Bangka Barat agar penyebabnya dapat diungkap secara menyeluruh. Apakah murni kecelakaan atau ada faktor lain, biarlah menjadi ranah penyelidikan kepolisian," ujarnya.
Ia menilai kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi, terlebih mobil damkar sedang berada di garasi kantor saat pergantian petugas piket.
Karena itu, evaluasi terhadap sistem pengamanan dan pengawasan di lingkungan kantor juga akan dilakukan.
Markus mengungkapkan dugaan sabotase muncul karena selama ini Satpol PP Bangka Barat cukup aktif melakukan penertiban aktivitas penambangan ilegal yang beroperasi di fasilitas umum.
Meski demikian, ia menegaskan dugaan tersebut masih bersifat awal dan belum dapat dipastikan.
Selain penyelidikan, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi kinerja petugas yang bertugas saat kejadian.
Jika nantinya ditemukan unsur kelalaian berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, Pemkab Bangka Barat memastikan akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan kepegawaian.
"Sanksinya bisa berupa tindakan disiplin hingga pemberhentian apabila terbukti terjadi kelalaian yang fatal," kata Markus.
Terbakarnya kendaraan tersebut menjadi perhatian serius karena merupakan satu-satunya mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Kondisi itu diperkirakan akan memengaruhi kesiapsiagaan penanganan kebakaran, terutama saat wilayah tersebut memasuki musim kemarau dengan potensi kebakaran yang meningkat.
Menurut Markus, kendaraan pemadam tersebut dibeli pada 2014 melalui hibah dengan nilai lebih dari Rp1 miliar dan hingga kini masih dalam kondisi layak digunakan sebelum insiden terjadi.
“Inikan masih bagus mobil itu. Makanya saya terus terang kecewa, enggak bisa begini sebenarnya. Masa kantor kita enggak di jaga dengan baik,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Bangka Barat akan mengkaji pengadaan mobil damkar baru sesuai kemampuan anggaran daerah.
Sebelumnya, pemerintah juga telah merencanakan penambahan armada pemadam di sejumlah kecamatan agar respons terhadap kebakaran bisa lebih cepat.
Kata Markus, bahkan sebelumnya pihaknya berencana untuk menempatkan mobil damkar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
“Tadinya rencananya kita mau taruh di Parittiga satu, di Mentok juga mau kita tambah, mungkin di Kelapa juga rencananya. Karena harapan kita sebenarnya tiap kecamatan itu ada mobil damkar. Kalau terjadi kebakaran, repot kita kalau enggak ada mobil damkar,” tuturnya.
Selain itu, Markus menginstruksikan agar seluruh kantor pemerintahan secara bertahap dilengkapi kamera pengawas atau CCTV.
“Saya sudah atensi setiap dinas, baik kantor bupati maupun semua dinas tuh harus ada CCTV. Mudah-mudahan tahun depan kalau keuangan mencukupi, mau kita pasang semua targetnya,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan sistem pemantauan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keamanan aset daerah sekaligus mempermudah proses investigasi apabila terjadi insiden serupa.
Musim kemarau panjang diprediksi melanda daerah Bangka Belitung pada pertengahan hingga Oktober 2026.
Dampaknya selain kekeringan juga bisa memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 memang diprediksi lebih kering dari normal, tetapi tidak sampai pada level ekstrem seperti tahun 2015 yang ramai dibicarakan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal, yakni sekitar April hingga September 2026, dan berlangsung lebih panjang.
Curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berada di bawah rata-rata klimatologis 30 tahun.
Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan mulai berkembang pada akhir April hingga awal Mei 2026.
"Meski demikian, BMKG menegaskan El Nino bukan penyebab kemarau, melainkan hanya faktor yang memperkuat intensitasnya," kata Fachri Radjab, Selasa (14/4/2026).
Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap meningkatnya potensi karhutla akibat musim kemarau tahun ini.
prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang, Anisa memprediksi fenomena El Nino yang saat ini masih berada pada fase lemah akan meningkat menjadi moderat pada triwulan ketiga tahun 2026, yakni sekitar Agustus hingga Oktober.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk Pangkalpinang dan sekitarnya.
"Saat ini memasuki transisi musim hujan ke musim kemarau," kata Anisa saat dihubungi Bangkapos.com pada Kamis (16/4/2026).
Anisa menjelaskan, peningkatan intensitas El Nino kerap berdampak pada berkurangnya curah hujan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain karhutla, sektor pertanian juga bisa terkena dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi puncaknya pada Agustua hinga Oktober 2026.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memperkirakan sekitar 21 hingga 30 persen lahan sawah produktif berpotensi terdampak kekurangan air, terutama di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Bangka Selatan, Johanes Sihombing, mengatakan pemetaan wilayah rawan telah dilakukan sebagai langkah awal mitigasi.
“Sesuai arahan Kementerian Pertanian, kami sudah melakukan pemetaan di sejumlah wilayah yang berpotensi kekeringan seperti Desa Rias, Serdang, Batu Betumpang, dan Bukit Terap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total sekitar 14 ribu hektare lahan sawah, sekitar 1.500 hingga 1.800 hektare diperkirakan terdampak. Dampaknya lebih terasa pada lahan produktif yang aktif ditanami.
“Bukan berarti gagal panen, tetapi lahan tersebut berpotensi terdampak kekeringan,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan strategi pemanfaatan air melalui pompanisasi, serta mengatur pola tanam agar tidak bertepatan dengan puncak musim kemarau.
Selain itu, petani diminta disiplin mengikuti jadwal tanam guna menjaga produktivitas.
“Kami minta petani segera mempercepat tanam sesuai jadwal yang telah ditentukan,” katanya.
Pemerintah juga terus memantau ketersediaan air di embung dan menaruh perhatian khusus pada wilayah yang setiap tahun terdampak kekeringan, guna meminimalkan potensi kerugian di musim tanam tahun ini.
(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra/Cepi Marlianto)
