WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Agenda reformasi birokrasi Indonesia dinilai belum menyentuh persoalan mendasar seperti korupsi, politisasi jabatan, dan lemahnya integritas aparatur.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam Diskusi Nasional bertajuk Menyehatkan Birokrasi: Tantangan Politisasi, Neopatrimonialisme dan Agenda Reformasi Politik yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan secara daring, Jumat (10/7/2026).

Diskusi dibuka oleh Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila, Yudi Latif, Ph.D.

Baca juga: Rakor Pengendalian Semester I: Menuju Kinerja Berdampak, Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi

Hadir sebagai narasumber Guru Besar Administrasi Publik UGM Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA dan Guru Besar Manajemen Pelayanan Publik Undip Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S. Acara dimoderatori Dr. Manuel Kaisiepo dengan pemandu Yuli Astuti.

Terlalu Fokus Administrasi, Lupa Berantas Korupsi

Prof. Agus Pramusinto mengkritik reformasi birokrasi yang selama ini lebih sibuk mengejar target administratif dan digitalisasi, namun abai pada pemberantasan korupsi di layanan publik.

"Kalau korupsi di sektor pelayanan publik belum bisa diselesaikan, maka reformasi birokrasi hanya akan terlihat baik di atas kertas, tetapi belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Prof. Agus.

Ia menekankan sistem antikorupsi harus jadi prioritas, bukan hanya mengandalkan penindakan setelah kasus mencuat.

Baca juga: Akselerasi Reformasi Birokrasi, Irjen Kemenkum Pantau Langsung Kesiapan WBBM Kanwil Jakarta

Pemerintah juga didorong menetapkan target jangka pendek yang konkret: pembenahan layanan investasi, e-procurement, dan evaluasi berkala kualitas pelayanan publik.

Salah satu yang disorot adalah layanan SIM. Prof. Agus meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi dihapus total.

"Perbaikan birokrasi harus terlihat dari pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan bebas pungutan yang tidak semestinya," ujarnya.

Jabatan Birokrasi Masih Jadi Alat Politik

Prof. Endang Larasati Setianingsih menyoroti politisasi birokrasi sebagai penghambat utama. Menurutnya, pengisian jabatan di daerah masih sering dipengaruhi kepentingan politik, sehingga menggerus profesionalisme ASN.

"Hubungan antara politik dan birokrasi memiliki sejumlah titik kritis yang harus segera dibenahi agar birokrasi mampu bekerja secara profesional dan independen," kata Prof. Endang.

Baca juga: Penguatan Zona Integritas, Kanwil Kemenkum DK Jakarta Tegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi

Ia mengakui akademisi memang terbatas mengintervensi penempatan pejabat, tetapi kajian ilmiah tetap krusial untuk masukan kebijakan.

Neopatrimonialisme Ancam Tata Kelola

Diskusi juga membahas praktik neopatrimonialisme, yaitu ketika jabatan publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan melayani rakyat.

Praktik ini dinilai membuka ruang patronase, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Yudi Latif mengingatkan reformasi birokrasi harus kembali ke tujuan utama: membangun pemerintahan yang melayani rakyat, profesional, serta berlandaskan etika dan integritas. 

Konsep reformasi yang ideal sering gagal karena kalah oleh godaan ekonomi dan tekanan politik.

Solusi: Perkuat Merit System dan Transparansi

Para narasumber sepakat Indonesia perlu mencontoh negara yang sukses membangun birokrasi profesional lewat penguatan merit system, transparansi, dan pembatasan intervensi politik.

Harapannya, agenda reformasi ke depan tidak hanya mengubah sistem administrasi, tetapi juga membangun budaya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari neopatrimonialisme.