BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah perayaan Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap 12 Juli, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menjadi sorotan. Selain di sejumlah daerah lokasi koperasi dinilai terpencil, ada kekhawatiran Koperasi Merah Putih (KMP) bakal mematikan koperasi swadaya yang lebih dulu hadir di tengah masyarakat.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel) sendiri berdasarkan data Dashboard Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi RI, hingga saat ini terdapat 4.961 koperasi. Jumlah tersebut terdiri atas 103 koperasi binaan nasional yang masih aktif, 200 koperasi binaan provinsi aktif, serta 3.723 koperasi binaan kabupaten/kota yang aktif. Sementara, sebanyak 935 koperasi tercatat tidak aktif.
Selain itu, saat ini telah terbentuk 2.013 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdiri atas 1.869 koperasi desa dan 144 koperasi kelurahan.
Mengenai hal ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Rahmaddin MY, mengatakan koperasi konvensional maupun KMP pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. “Konsepnya berbagi peran, karena koperasi swadaya dan Koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang sama,” ujarnya, Jumat (10/7).
Rahmaddin menjelaskan, pembangunan infrastruktur KMP sampai saat ini juga terus berjalan. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Manajemen Koperasi Merah Putih (Simkopdes), sebanyak 1.508 titik atau sekitar 74,91 persen lokasi pembangunan telah dipetakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 512 koperasi atau 25,43 persen sedang dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersama Korem 101/Antasari, sedangkan 126 koperasi atau 6,25 persen telah selesai dibangun.
“Untuk pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), saat ini sudah mencapai 1.887 koperasi atau sekitar 93,74 persen dari total Koperasi Merah Putih yang terbentuk,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan sebagian koperasi menjadi tidak aktif bukan karena kehadiran KMP, melainkan akibat persoalan internal. Beberapa penyebabnya antara lain usaha koperasi yang tidak lagi berjalan, tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, lemahnya permodalan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus yang belum memadai, hingga tidak memiliki unit usaha riil.
Rahmaddin mengatakan, koperasi yang sudah lebih dahulu berdiri tetap akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah sesuai tingkatan kewenangan masing-masing. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, hingga workshop tata kelola koperasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi maupun Balai Pelatihan Koperasi di Lianganggang.
Begitu pula bantuan pemerintah kepada koperasi swadaya juga dipastikan masih tetap berjalan, meski disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan ketentuan yang berlaku.
Rahmaddin menambahkan, hingga saat ini baru satu koperasi di Kalsel yang berubah status menjadi KMP, yakni Koperasi Desa Merah Putih Bakambat di Kabupaten Banjar.
Segmen usaha yang berbeda juga diyakini tak membuat KMP dan koperasi swadaya berbenturan. Hal ini diungkapkan Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskumdag) Tanahlaut, M Latif.
Menurutnya, koperasi umum yang dahulu banyak dikenal masyarakat, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), kini hampir seluruhnya sudah tidak lagi beroperasi.
Latif menuturkan koperasi yang masih eksis saat ini umumnya koperasi yang memiliki basis usaha jelas, seperti koperasi plasma kelapa sawit, koperasi pegawai, atau koperasi berbasis komunitas tertentu. “Jadi, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak berbenturan dengan koperasi yang sudah ada,” ujarnya.
Untuk di Tala, sudah ada tiga KDKMP yang mulai menjalankan usaha meski secara nasional operasionalnya baru akan diluncurkan oleh Presiden pada Agustus mendatang. Pertama, KDKMP Desa Banyuirang, Batibati, yang bergerak di bidang penyediaan sarana produksi pertanian dengan memasarkan pupuk organik berlabel KDKMP.
Baca juga: Remaja di Karang Bintang Tanahbumbu Diduga Tenggelam di DAS Batulicin, Warga Sempat Lihat Buaya
Kemudian KDKMP Desa Kintapura, Kintap, yang mengembangkan budidaya ikan lele.
Terbaru, KDKMP Desa Ambawang, Kecamatan Batuampar, yang menjalankan usaha penampungan lateks karet milik petani. “Model usahanya berbeda-beda sesuai potensi desa masing-masing. Jadi tidak mengambil pasar koperasi yang sudah berjalan,” katanya.
Di sisi lain, keberadaan koperasi lama ternyata masih menunjukkan daya tahan, terutama koperasi yang memiliki usaha produktif. Salah satunya Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Nurul Hijrah di Kecamatan Jorong.
Ketua Kopontren Nurul Hijrah H Edy Setyo Utomo mengungkapkan koperasi yang dipimpinnya justru mencatat lonjakan laba hingga 100 persen pada Tahun Buku 2025. Tak hanya itu, Kopontren Nurul Hijrah juga meraih predikat Koperasi Berkualitas (AAB) serta memperoleh status “Sehat” dalam penilaian kesehatan koperasi. (banjarmasinpost.co.id/bl roynalendra/rifki soelaiman)
