– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan secara mendalam mengenai latar belakang dicetuskannya konsep Koperasi Merah Putih dalam pidato kenegaraannya pada perayaan Hari Koperasi Nasional.

Di hadapan para kader dan pengurus koperasi di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (12/7/2026), Presiden mengungkapkan gagasan besar tersebut sebenarnya sudah tertanam di pikirannya sejak puluhan tahun silam.

Ide pembentukan jaringan koperasi berskala nasional ini berawal langsung dari pengalaman emosional beliau sewaktu masih aktif bertugas sebagai perwira militer di kawasan pedesaan dan daerah pegunungan terpencil.

Presiden Prabowo mengisahkan bagaimana hatinya tergerak saat menyaksikan langsung penderitaan rakyat pelosok yang mengalami kelaparan ekstrem, sementara kapasitas logistik pasukannya kala itu sangat terbatas hanya untuk kebutuhan satu kompi.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, ia menilai penguatan ketahanan pangan di tingkat desa melalui kelembagaan koperasi merupakan satu-satunya jalan fundamental untuk melindungi masyarakat lapisan terbawah.

Meski konsep ini telah lama dirancang, Kepala Negara menjelaskan bahwa implementasi program secara masif di tingkat nasional baru bisa dieksekusi setelah dirinya menerima mandat kekuasaan sebagai Presiden.

Langkah taktis ini diambil demi mempermudah akses kredit bagi warga kurang mampu serta memotong rantai utang piutang dengan bunga tinggi yang selama ini mencekik kehidupan para petani lokal selama masa tunggu panen.

Presiden Prabowo menargetkan jaringan Koperasi Merah Putih ini akan segera didirikan di seluruh wilayah Indonesia dengan mencakup total 81.000 desa dan kelurahan secara serentak.

Koperasi desa tersebut nantinya juga diamanahkan untuk menjadi jalur resmi penyaluran berbagai komoditas subsidi strategis dari pemerintah, mulai dari pupuk sektor pertanian hingga gas tabung, guna meminimalisasi potensi penyelewengan di lapangan.

Dalam proses perancangannya, Presiden Prabowo mengaku secara tegas menolak usulan kabinet yang menyarankan penyusunan naskah akademik berbelit-belit serta program percontohan yang dinilai memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil tindakan cepat secara praktis dan cerdas, lantaran kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah di pedesaan tidak bisa menunggu proses birokrasi yang terlalu lama.