TRIBUNTIMUR.COM, WAJO - Warga menantang enam anggota DPRD Sulsel turun meninjau jalan provinsi di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Jalan provinsi di Desa Lautang sempat viral karena ditanami pohon pisang.

Kerusakan membentang sekitar lima hingga enam kilometer, mulai dari lampu merah Lautang Benteng hingga Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae.

Permukaan jalan dipenuhi lubang dengan berbagai ukuran.

Di sejumlah titik, lapisan aspal sudah terkelupas dan menyisakan batu serta tanah yang membuat kendaraan harus melambat atau berpindah jalur untuk menghindari lubang.

Enam anggota DPRD Sulsel diminta turun meninjau yaitu Sufriadi Arif (PPP), Suriadi Bohari (Nasdem), Andi Ayoga Fadel Akbar (PKB), Sultan Tajang (Gerindra), Andi Syaiful Misbahuddin (Gerindra), dan Andi Muhammad Ikram (Golkar).

Baca juga: Kades Lautang Wajo Minta Maaf ke Gubernur Usai Warganya Viral Tanam Pisang di Jalan Rusak

Mereka berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Soppeng - Wajo.

Dari enam anggota DPRD Sulsel, hanya Andi Muhammad Ikram berasal dari Kabupaten Soppeng.

Lima orang lainnya berasal dari Kabupaten Wajo.

"Kami meminta anggota dewan agar turun ke lokasi, lakukan peninjauan supaya melihat langsung derita masyarakat," ujar Anwar kepada Tribun-Timur.com melalui pesan Massenger Facebook, Senin (13/7/2026).

Tantangan itu dikeluarkan sebab adanya aktivitas pengerasan yang sebelumnya dijanjikan.

"Kemarin sempat dijanji untuk penanganan sementara dengan cara pengerasan dan pemerataan tapi tidak jelas pekerjaannya," kata Anwar.

Saat dilakukan pengerasan warga meminta agar operator alat berat menghentikan aktivitas.

"Dikerjakan memang tapi baru sekitar tiga jam langsung kami hentikan, warga kecewa karena asal-asalan saja dikerja," tegasnya.

"Hanya dikeruk saja, tidak ada timbunan jangan sampai jadi istilah obat penenang saja," sambungnya.

Warga lainnya, Ahmad ingin anggota DPRD memberikan penjelasan spesifik terhadap warga.

"Kami mau dijelaskan anggarannya dari mana, RAB nya seperti apa, pakai aspal kah atau tidak dan tentu bagaimana komitmennya kawal jalan ini sampai selesai," pintanya.

Anggota DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, berjanji akan turun langsung menemui warga.

"Tanggal 17 saya rencana berkunjung ke sana dan berdialog dengan masyarakat," ujar Sufriadi Arif.

Masuk Paket 4 MYP Pemprov

Warga Desa Lautang mempertanyakan kelanjutan pengerjaan jalan Proyek Multi Year 2025-2027.

Seharusnya, jalan di Desa Lautang sudah dikerjakan dan masuk dalam Paket 4 Multi-Years Project (MYP).

MYP adalah proyek tahun jamak. Ini adalah proyek pembangunan yang dikerjakan dan dianggarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. 

Paket 4 MYP yaitu jalan poros Anabanua-Malake batas Sidrap sepanjang 28,6 Kilometer.

Hanya saja, dalam proses pengerjaannya ruas yang dikerjakan hanyalah 14,4 Kilometer.

"Kami protes karena awal perencanaan sudah termasuk di paket 4 ini Desa Lautang," ujar Warga Desa Lautang, Ahmad kepada Tribun-Timur.com saat ditemui di lokasi jalan rusak mengenakan kopiah loreng, Kamis (9/6/2026) sore.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga pernah menegaskan jika poros Anabanua-Malake akan dirampungkan secara keseluruhan.

"Pak Gubernur tegaskan waktu Hari Jadi Wajo April lalu, katanya dikerja dan dirampungkan. Tapi kok malah tidak dilanjutkan," paparnya.

"Kalau kita bicara Anabanua-Malake itu sudah termasuk Lautang sampai Wette, batas Sidrap jadi otomatis selesai," sambung Ahmad.

Terlebih ruas Anabanua-Malakke batas Sidrap sudah masuk perencanaan di tahun 2025 dan bukan usulan baru.

Total anggaran penanganan preservasi jalan paket 4 sebesar Rp615.655.452.124 miliar.

"Tapi kok kenapa timbul pernyataan kalau ada redesain ulang terkait kondisi jalan. Berarti waktu perencanaan tidak turun melihat kondisi dan fakta di lapangan," tegasnya.

"Kemana ini anggarannya, kenapa tidak dilanjutkan pengerjaannya. Toh masih ada sisa dari 28,6 Kilometer itu, kalau dikerja pasti jalan sampai di Wette batas Sidrap rampung," lanjutnya.

Bahkan, di akhir tahun 2025 pihak kontraktor Nindya-Amal-Indec, KSO telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok sampai di ujung jalan.

Mulai Lakoro Desa Lautang sampai Jembatan Wette, perbatasan Wajo - Sidrap.

"Semenjak dialihkan status menjadi jalan Provinsi, sudah puluhan tahun belum pernah mendapat penanganan dari Pemprov, masih jalan tanah tanpa pengerasan," kata Ahmad.