TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Semua anggota komisi IV yang hadir dalam hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Senin (13/7/2026) terlihat lesu karena anggaran kegiatan semua masih diblokir.

Dari penjelasan Plt Kepala Dinas PU Zulfahmi, semua kegiatan di seluruh bidang masih diblokir oleh BPKAD, dan masih fokus untuk melunasi tindakan bayar tahun lalu yang masih tersisa sekitar 65 miliaran.

"Kami ingin menuntaskan tunda bayar karena jangan sampai jalan kegiatan yang baru yang ujungnya juga nanti tidak terbayarkan, malah menambah hutang,"ujar Zulfahmi.

Bahkan saat ini lanjut Zulfahmi, anggaran kecil saja di UPT peralatan untuk perawatan alat berat masih diblokir, anggarannya hanya Rp900 juta.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solikhin mengaku prihatin dengan kondisi ini, apalagi mengingat panjangnya jalan milik Provinsi jauh lebih panjang dibandingkan Provinsi tetangga.

"Ini cukup prihatin menurut saya, apalagi jalan milik Provinsi juga sangat memprihatinkan panjangnya 2900 Kilometer, kita harus berpikir bagaimana sebagian dialihkan ke nasional statusnya,"jelas Makmun Solikhin.

Kemudian lanjut Makmun Solikhin, bagaimana agar BPKAD ini memprioritaskan untuk pembukaan blokir anggaran di PU agar pembangunan bisa berjalan.

Anggota komisi IV lainnya Muhtarom juga meminta dengan situasi seperti ini agar pemerintah provinsi Riau melakukan upaya massif mengejar anggaran ke pusat.

Baca juga: Karhutla Masih Menyala di 4 Lokasi di Rohil, Tim Darat dan Helikopter Dikerahkan ke Lokasi

"Ada tidak upaya ke pusat untuk mengejar anggaran di pusat, karena situasinya sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan provinsi tetangga,"ujar Muhtarom.

Selanjutnya anggota komisi IV lainnya, Zulhendri mengatakan apa yang disampaikan Kadis dan jajarannya saat hearing di DPRD membuat semuanya lesu.

"Apa yang disampaikan pak Kadis ini lesu kita ini karena dana tidak ada,"ujarnya.

Ia kembali membandingkan dengan Sumatera Barat yang selalu mendapatkan anggaran yang besar dari pusat dan jalannya selalu bagus.

"Sumbar itu banyak dia mendapatkan karena banyak proyek strategis nasional, apakah kita tidak bisa seperti mereka,"ujar Zulhendri.

Apalagi sebagai anggota DPRD menurut Zulhendri, saat menerima aspirasi masyarakat menerima banyak beban dari masyarakat.

"Kami ingin ada pengakuan dari masyarakat biar kelihatan kami berbuat. Kami reses ditanya masyarakat, kami tidak berani reses kedua ditempat yang sama, karena yang diminta kemarin belum ada. Cacian yang kami dapat, ngapain kesini sementara yang kemarin belum ada membangun,"ujar Zulhendri.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)