Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar forum nasional di Harris Hotel & Convention Center CCM, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Kegiatan tersebut bertajuk Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kapitalisasi Bonus Demografi, dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran internal pejabat tinggi madya dan pratama Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta delegasi eksternal strategis daerah yang terdiri dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas OPD KB.
Lalu peserta luar berasal dari 15 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi prioritas dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai percontohan wilayah implementasi PJPK.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari 10 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi Prioritas Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (PPPS).
Selama lima hari, peserta dibekali dengan tiga modul substansi krusial meliputi Modul Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang membahas Internalisasi 30 indikator kependudukan ke dalam dokumen rencana daerah.
Kemudian modul Kapitalisasi Bonus Demografi yang mencakup fokus pada strategi investasi, hilirisasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif, sertifikasi profesi, wajib belajar 13 tahun, hingga penguatan ekosistem pendukung keluarga dan lansia (aging population).
Berikutnya Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting yang membahas evaluasi pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta penguatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dari hulu ke hilir.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan konkret serta rencana aksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah agar mampu mengawal pencegahan pravelensi stunting, ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan bahwa pengelolaan dinamika kependudukan jangka panjang dan pemanfaatan bonus demografi merupakan modal utama yang menentukan lompatan Indonesia menjadi negara maju berdaya saing global dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
"Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Namun, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting," ujarnya, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, sinergitas yang presisi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi pemerintah daerah mutlak diperlukan.
Ia juga menyebut bahwa integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) harus segera dilakukan.
"Isu kependudukan tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan pilar utama dan terintegrasi dari seluruh perencanaan pembangunan di daerah," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/ Sestama BKKBN, Budi Setiyono menjelaskan, diperlukan pertumbuhan ekonomi setidaknya diatas 8 persen untuk mengkapitalisasi bonus demografi secara optimal.
Menurutnya data tersebut mengacu pada pengalaman negara maju yang berhasil melakukan kapitalisasi bonus demografi seperti Jepang, Taiwan, Korea Utara, dan Tiongkok.
Ia pun menilai hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan RPJMN sehingga semua pihak dari pusat ke daerah harus berusaha melakukan langkah sinergis integratif untuk mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berkisar 5,61 persen menjadi diatas 8 persen.
"Bila pertumbuhan ekonomi dapat dicapai 8 persen maka semua angkatan kerja akan terserap oleh pasar, dan penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktifitas mereka secara riil," katanya.
