TRIBUNGORONTALO.COM – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian itu dipaparkan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (13/7/2026) sore hari.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin itu, Gusnar memaparkan proyeksi pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah sekaligus menyampaikan optimisme terhadap arah pembangunan Gorontalo pada 2027 mendatang.

Dalam pemaparan Politisi Demokrat itu bahwa Pemprov Gorontalo akan memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1,27 triliun. 

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp473,45 miliar, pendapatan transfer Rp797 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp400 juta.

Namun demikian, Gusnar menjelaskan proyeksi tersebut belum memasukkan sejumlah komponen dana transfer dari pemerintah pusat karena masih menunggu penetapan APBN Tahun 2027 beserta rincian alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Dia bilang apabila dana bagi hasil dari sumber daya alam mengalami peningkatan, pemerintah provinsi akan memprioritaskan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.

Sementara itu, belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun. 

Maka dengan proyeksi tersebut, pemerintah daerah memperkirakan terjadi surplus anggaran sekitar Rp21,93 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah antara lain dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT Bank SulutGo sebesar Rp5 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 sebesar Rp16,9 miliar.

Menurut Gusnar, rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.

Meski ruang fiskal masih terbatas, Gusnar mengaku tetap optimis terhadap prospek pembangunan daerah.

Dia berharap Gorontalo memperoleh tambahan dukungan anggaran serta program-program strategis dari pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Sampaikan Pendapat Akhir Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Paripurna DPRD

Salah satu program yang menjadi harapan pemerintah daerah ialah pengembangan kawasan hilirisasi terintegrasi yang saat ini masih berproses pada tahapan administrasi penggunaan lahan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga terus mengupayakan peningkatan fasilitas Bandara Djalaluddin Gorontalo melalui pekerjaan overlay landasan pacu.

Menurut Gusnar, apabila peningkatan fasilitas tersebut selesai, Gorontalo memiliki peluang lebih besar untuk mengusulkan bandara itu sebagai salah satu titik keberangkatan penerbangan umrah setelah memenuhi ketentuan pemerintah pusat.

Pada sektor pertanian, Gorontalo juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian berupa program pengembangan padi sawah dengan teknologi budidaya baru seluas sekitar 6.250 hektare.

Program tersebut merupakan tindak lanjut setelah pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan di Gorontalo. 

Melalui metode tersebut, produktivitas padi ditargetkan meningkat hingga sekitar 10 sampai 12 ton per hektare, lebih tinggi dibandingkan pola budidaya sebelumnya yang rata-rata menghasilkan sekitar 4,5 hingga 5 ton per hektare.

"Pemerintah akan mendukung seluruh sarana produksi sehingga program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus kesejahteraan petani di Gorontalo," kata Gusnar.

Pantauan Tribun Gorontalo di lapangan kegiatan itu berlangsung sekitar pukul 15.00 Wita. 

Nampak Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD turut hadir dalam agenda tersebut.

Selain itu berdasarkan daftar hadir, jumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang hadir pada rapat paripurna ini sebanyak 25 orang dari total 45 anggota DPRD. 

Di sisi timur dan barat ruangan terdapat Forkopimda dan pimpinan OPD yang juga turut hadir.

Agenda dari awal hingga akhir berjalan dengan baik dan lancar meski beberapa kali terdengar interupsi dari anggota legislatif namun secara keseluruhan agendanya berjalan dengan baik. (*)