TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Bupati Pelalawan H Zukri menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang dinilai belum sesuai target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Hal itu disampaikan Bupati Zukri saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Senin (13/7/2026), dengan agenda penyampaian penyerahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Bupati Zukri tampak sedikit gusar melihat realisasi PAD yang belum memuaskan. Padahal Pemda menggantungkan harapan yang besar terhadap PAD dalam pelaksanaan kegiatan tahun ini.
"Capaian pendapatan asli darrah sampai triwulan kedua ini, masih jauh dari harapan atau apa yang sudah kita tetapkan. Ini harus kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat," ungkap Zukri di hadapan sidang dewan, Senin (13/7/2026).
Zukri telah mengecek langsung realisasi PAD hingga akhir triwulan kedua atau sampai Bulan Juni masih 25 persen dari target yang dibuat dalam buku APBD. Padahal Pemkab telah menggesa pendatang asli daerah dari berbagai sektor selama ini.
Merujuk pada target PAD pada APBD 2026, Pemda mengasumsikan sebesar Rp 411.455.591.906 atau Rp 411 miliar. Jika realisasi masih 25 persen hingga pertengahan tahun ini, berarti PAD yang masuk baru Rp 102 miliar lebih. Kondisi ini membuat Bupati Zukri harus mengambil langkah-langkah percepatan realisasi pendapatan.
"Artinya, jika masih 25 ke 26 persen, akan banyak kegiatan yang tak bisa kita realisasikan di tahun 2026 ini," kata Zukri.
Namun, lanjut Bupati Pelalawan dua periode ini, kondisi itu masih di triwulan kedua dan masih ada dua triwulan lagi kesempatan untuk menggenjot PAD. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh instansi yang terkait di Pemkab Pelalawan agar bekerja keras mencapai target PAD yang lebih baik.
Dalam mengejar ketertinggalan realisasi PAD itu, Zukri berencana mengajak pimpinan DPRD untuk duduk bersama. Mulai dari pimpinan dewan hingga para ketua fraksi akan diundang untuk menyatukan persepsi dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui PAD.
"Katakanlah makan malam bersama, intinya duduk bersama-sama dengan pimpinan dan seluruh anggota dewan untuk menyatukan persepsi, sudah waktunya negeri ini harus mempersiapkan diri dalam menjaga kemandirian daerah," tegas Zukri.
Ketua PDI Perjuangan Riau ini tidak ingin bergantung secara penuh dengan transfer dari pusat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Sebab jika transfer itu macet sangat berdampak signifikan terhadap program-program daerah.
"Jadi langkah-langkah akan kita ambil agar supaya PAD kita terus meningkat kedepannya," kata Zukri.
Setelah menyampaikan hal itu pada sambutannya, acara paripurna dilanjutkan dengan penyerahan draf pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 kepada masing-masing fraksi. Paripurna ditutup dan akan dilanjutkan lagi sesuai jadwal dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
(Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)