Oleh: Endang Sari
Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Fenomena pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah memasuki fase baru yang ditandai dengan pergeseran medium transaksi politik.

Jika dahulu “serangan fajar” identik dengan amplop berisi uang tunai yang dibagikan secara sembunyi-sembunyi, kini praktik tersebut telah bermutasi ke dalam ruang digital melalui instrumen e-wallet, transfer bank, voucer belanja elektronik, hingga aset digital lainnya.

Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah bentuk reproduksi kekuasaan yang semakin canggih.

Dalam perspektif ilmu politik, politik uang digital adalah manifestasi dari kolonisasi ruang publik oleh modal, di mana kedaulatan rakyat direduksi menjadi komoditas dagang dalam pasar suara yang kian terdigitalisasi.

Mutasi Digital

Perkembangan teknologi keuangan telah memberikan celah bagi aktor politik untuk menjalankan praktik klientelisme dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Penggunaan transfer digital memungkinkan distribusi “materi lainnya”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu, dilakukan secara instan dan melintasi batas geografis tanpa perlu pertemuan fisik yang berisiko terendus pengawas.

ini adalah bentuk alienasi pemilih, di mana hubungan patron-klien yang sebelumnya bersifat personal kini semakin termediasi oleh teknologi, namun tetap mempertahankan esensi penindasan struktural yang sama.

Tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu adalah anonimitas dan kerahasiaan transaksi perbankan yang sulit ditembus tanpa kewenangan investigatif yang kuat.

Praktik ini sering kali memanfaatkan jaringan perantara atau broker politik yang kini juga bermutasi menjadi operator digital untuk mengamankan dukungan suara secara tertutup.

Dengan demikian, teknologi bukan menjadi alat emansipasi politik, melainkan menjadi perpanjangan tangan oligarki untuk mempertahankan status quo melalui cara-cara yang sulit dibuktikan secara hukum.

Data empiris dari Pilkada Polewali Mandar (Polman) tahun 2024 yang diteliti oleh mahasiswa saya memberikan gambaran nyata mengenai kerentanan struktural yang menjadi ladang subur bagi politik uang, baik konvensional maupun digital.

Dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,66 persen dan angka penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 35,65 % , masyarakat terjebak dalam kondisi ekonomi yang sangat sensitif terhadap imbalan materi jangka pendek (Nur Alim, 2026).

Teori pilihan rasional sering kali digunakan untuk membela tindakan pemilih ini sebagai kalkulasi utilitas maksimal di tengah ketidakpastian ekonomi.

Namun, fenomena ini harus dibaca sebagai penindasan sistematis.

Ketika struktur ekonomi gagal memberikan kesejahteraan, “rezeki pemilu” melalui transfer digital hadir sebagai solusi semu yang justru memperkuat ketergantungan masyarakat pada aktor pemodal.

Hal ini menciptakan ilusi pilihan, di mana pemilih merasa berdaulat di depan gawai mereka, padahal pilihan mereka telah dikondisikan oleh distribusi modal yang masif.

Politik uang di ruang digital mengeksploitasi kemiskinan untuk membeli legitimasi politik. Akar dari maraknya politik uang digital adalah sistem politik biaya tinggi (high-cost politics).

Di tingkat lokal seperti Polman, biaya untuk memenangkan kontestasi di Pilkada diperkirakan mencapai puluhan miliar.

Angka fantastis ini memaksa kandidat untuk mencari sokongan dana dari aktor super kaya atau oligarki, yang pada gilirannya menuntut imbal balik berupa akses terhadap rente kebijakan pasca-pemilu dan pilkada.

Ruang digital yang seharusnya menjadi arena adu gagasan kini dibanjiri oleh konten berbayar dan transaksi “bawah meja” yang menyingkirkan kandidat alternatif dengan modal terbatas.

Ini adalah bentuk hegemoni, di mana kelompok dominan menggunakan kekuasaan finansial mereka untuk mendefinisikan realitas politik dan menutup ruang bagi aspirasi rakyat yang lebih murni.

Demokrasi akhirnya berubah menjadi ajang investasi politik yang oportunistik, di mana pemenang ditentukan oleh seberapa besar likuiditas finansial yang mampu digerakkan melalui jaringan digital.

Normalisasi dan Kematian Substansi Demokrasi

Salah satu dampak paling berbahaya dari politik uang digital adalah normalisasi sosial.

Masyarakat mulai menganggap pemberian saldo dompet digital atau pulsa saat pemilu sebagai hal yang wajar atau bahkan menjadi hak rutin setiap lima tahunan.

Proses normalisasi ini secara perlahan mengikis nilai-nilai kedaulatan dan kearifan politik masyarakat.

Kampanye substantif yang mengedepankan debat program kerja kalah bersaing dengan iklan citra visual dan distribusi materi langsung.

Masyarakat direduksi dari subjek politik yang berdaya menjadi objek transaksional.

Ketika teknologi digital digunakan untuk memfasilitasi transaksi ini, proses pembodohan politik terjadi secara masif dan cepat, menciptakan pemimpin yang cacat legitimasi moral meskipun memiliki legitimasi prosedural.

Untuk melawan gurita politik uang di ruang digital, diperlukan langkah-langkah progresif yang melampaui sekadar perbaikan administrasi.

Pertama, perlu adanya penguatan regulasi yang secara eksplisit memasukkan aset digital dalam definisi politik uang serta memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk mengakses data transaksi keuangan dari PPATK dan APIP.

Tanpa kemampuan investigatif untuk melacak aliran dana digital, pengawasan pemilu akan terus tertinggal di belakang modus operandi pelaku.

Kedua, audit dana kampanye harus bergeser dari sekadar audit kepatuhan menjadi audit investigatif yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara pengeluaran riil di lapangan (termasuk di ruang siber) dengan laporan resmi.

Transparansi laporan keuangan harus dilakukan secara real-time agar publik dapat ikut melakukan kontrol sosial.

Ketiga, pendidikan politik harus diarahkan pada pembangunan kesadaran kritis masyarakat.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa uang digital yang mereka terima hari ini adalah “utang” yang akan dibayar dengan kebijakan yang merugikan mereka selama lima tahun ke depan...(*)