Selanjutnya SDN Pandankrajan 1 di Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur,
Hingga Yoga Pratama menjadi satu-satunya siswa baru di SD Negeri Mojongapit 3 Jombang pada tahun ajaran 2026/2027.
Berikut selengkapnya:
Baca juga: Jatim Terpopuler: Sanksi Kasus Perundungan Maut Lumajang hingga Daftar Harga di Gunung Kawi Disorot
SD Muhammadiyah 1 Trenggalek atau SD Inovatif memutuskan tidak lagi mengikuti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ajaran 2026/2027.
Sekolah memilih kembali mengoptimalkan program makan siang mandiri yang telah dijalankan sejak awal berdiri.
Kepala SD Inovatif Trenggalek, Ikhsan Nur Wahyudi mengatakan keputusan tersebut bukan karena sekolah menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak.
"Untuk tahun ajaran baru ini, SD Muhammadiyah resmi memutuskan tidak lagi mengikuti program MBG. Kami mengambil keputusan ini dalam rapat kerja internal hari Selasa kemarin," ulas Ikhsan Nur Wahyudi, Minggu (12/7/2026).
Keputusan itu diambil setelah evaluasi internal terhadap pelaksanaan MBG sejak November 2025.
Menurutnya, hasil evaluasi menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja sekolah sebelum akhirnya diputuskan untuk tidak melanjutkan sebagai penerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
Ikhsan mengatakan salah satu pertimbangan terbesar adalah berkurangnya waktu belajar di kelas.
Menurutnya mekanisme pembagian makanan kepada seluruh siswa setiap hari membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Alhasil, mengurangi durasi pembelajaran.
"Alasan penting bagi kami yaitu soal waktu. Distribusi makanan MBG di lingkungan sekolah minimal membutuhkan waktu hingga 30 menit. Bagi kami, durasi itu sangat berharga karena mengurangi jatah efektif anak-anak belajar di dalam kelas," ulasnya.
Ikhsan menambahkan selain itu, sekolah juga menemukan masih banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dinilai tidak sejalan dengan pendidikan karakter yang selama ini dibangun di lingkungan sekolah.
"Sisa makanannya terlalu banyak yang terbuang. Sayang sekali, sangat mubazir. Padahal dalam ajaran Islam, kita tahu bersama bahwa perilaku mubazir itu tidak diperbolehkan dan harus kita hindari," tegas Ikhsan.
Sekolah juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para siswa.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Baca juga: Jatim Terpopuler: Daihatsu Taruna Terbakar di Nganjuk hingga Siswa Tulungagung Tewas Tabrak Avanza
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, merespons kondisi SDN Pandankrajan 1, Kecamatan Kemlagi, yang tidak mendapatkan satu pun peserta didik baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Pemerintah daerah memastikan akan melakukan evaluasi sekaligus pendampingan agar layanan pendidikan di sekolah tersebut tetap berjalan optimal.
Fenomena sekolah tanpa siswa baru menjadi perhatian Dispendik karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab sekaligus menyusun langkah penanganan yang tepat.
SDN Pandankrajan 1 yang berada di Dusun Pandansari, Kecamatan Kemlagi, menjadi salah satu sekolah dasar negeri yang tidak menerima peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Akibatnya, tidak ada pembelajaran untuk kelas I pada tahun ajaran 2026/2027.
Dispendik menilai kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan jumlah penduduk hingga preferensi masyarakat dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan pelayanan pendidikan bagi siswa yang masih belajar di sekolah tersebut akan tetap menjadi perhatian.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, mengatakan pihaknya terus memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di seluruh satuan pendidikan.
"Dinas Pendidikan terus memantau pelaksanaan SPMB di seluruh satuan pendidikan. Terkait adanya sekolah yang belum memperoleh peserta didik baru, hal tersebut akan kami evaluasi," ujar Amsar, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi sekolah tidak memperoleh peserta didik baru, di antaranya kondisi demografi, persebaran penduduk, hingga pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah.
"Karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi demografi, persebaran penduduk dan pilihan masyarakat," jelas Amsar.
Ia menegaskan, Dispendik Kabupaten Mojokerto akan memberikan pendampingan kepada sekolah yang terdampak kekurangan siswa agar proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik.
"Kami akan melakukan pendampingan kepada sekolah yang bersangkutan, agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik," jelasnya.
Selain itu, hasil evaluasi terhadap sekolah yang tidak memperoleh murid baru akan menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Baca juga: Jatim Terpopuler: Isi Kesepakatan Titik Pengontrak Rumah Viral hingga Andie Peci Meninggal Dunia
Sosok murid bernama Yoga Pratama menjadi perhatian di SD Negeri Mojongapit 3, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Bocah laki-laki berusia enam tahun itu memulai langkah pertama di bangku sekolah dasar sebagai satu-satunya peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Berbeda dengan suasana hari pertama sekolah yang biasanya dipenuhi puluhan siswa baru, pagi di SDN Mojongapit 3, Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, terasa lebih tenang.
Tidak ada keramaian anak-anak kelas I yang berebut tempat duduk karena hanya Yoga yang datang sebagai murid baru.
Yoga kini menjadi siswa kelas I seorang diri.
Ia akan menjalani proses belajar di ruang kelas yang biasanya dipenuhi suara tawa dan percakapan anak-anak seusianya.
Kehadiran Yoga menjadi cerita tersendiri bagi SDN Mojongapit 3.
Pada tahun ini, sekolah tersebut kehilangan 19 siswa kelas VI yang telah lulus, sementara hanya satu anak yang mendaftar sebagai peserta didik baru.
Kondisi itu membuat jumlah siswa di sekolah tersebut kini tersisa 39 orang.
Kepala SDN Mojongapit 3, Zumaroh Is’adah, mengatakan kondisi minimnya peserta didik baru dipengaruhi sejumlah faktor.
Salah satunya adalah kekhawatiran orang tua terhadap kondisi tenaga pengajar yang sempat terbatas.
Beberapa waktu sebelumnya, sekolah hanya memiliki dua guru kelas.
Situasi tersebut membuat guru mata pelajaran harus ikut mengampu kelas, bahkan dalam kondisi tertentu beberapa kelas harus digabung agar kegiatan belajar tetap berlangsung.
"Orang tua sempat menyampaikan kekhawatirannya. Mereka takut kalau kelas digabung, anak-anak tidak mendapatkan perhatian secara maksimal," ucap Zumaroh kepada Tribunjatim.com, Senin (13/7/2026).
Kekhawatiran tersebut membuat sebagian calon wali murid memilih menyekolahkan anak mereka di tempat lain.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Tribunjatim.com
