SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU – SMA Negeri 7 Lubuklinggau kembali menghadapi krisis jumlah peserta didik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, sekolah yang berada di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Sumatera Selatan, itu hanya berhasil menjaring 13 siswa baru.

Minimnya jumlah peserta didik tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga membuat sejumlah guru kehilangan jam mengajar hingga tunjangan sertifikasi terancam tidak cair.

Bahkan, pihak sekolah mengaku harus mengandalkan swadaya guru dan hasil panen jengkol untuk membantu biaya perawatan gedung.

Kepala SMAN 7 Lubuklinggau, Agus Tunizar, mengatakan jumlah siswa baru tahun ini memang mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya delapan orang. Namun angka tersebut masih jauh dari ideal.

"Sekarang jumlah siswa baru kita 13 orang, memang ada peningkatan dibanding tahun lalu yang hanya delapan siswa," ujar Agus kepada Sripoku.com, Selasa (14/7/2026).

Menurut Agus, sedikit bertambahnya jumlah siswa dipengaruhi mulai diterapkannya pembatasan kuota penerimaan di masing-masing SMA di Sumatera Selatan.

Meski demikian, kondisi tersebut belum mampu mengatasi ketimpangan pemerataan siswa antarsekolah.

Saat ini total siswa SMAN 7 Lubuklinggau dari kelas X hingga XII hanya mencapai 49 orang.

Ironisnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan tenaga pendidik yang tersedia, yakni 25 guru PNS serta lima guru ASN penuh waktu dan paruh waktu.

Akibat minimnya siswa, sejumlah guru tidak memperoleh jam mengajar.

"Akibat jumlah siswa yang sedikit ini ada guru yang terpaksa nol jam mengajar. Ada juga sertifikasi yang tidak cair, bahkan ada yang jam mengajarnya harus dibagi tiga," ungkapnya.

Agus mengungkapkan kondisi tersebut berbeda jauh ketika SMA masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Saat itu, SMAN 7 mampu menerima sekitar 120 siswa setiap tahun karena adanya pemerataan penerimaan peserta didik.

"Dulu ketika masih di bawah naungan pemerintah kota, kami bisa mendapat sekitar 120 siswa setiap tahun karena ada pembatasan penerimaan di sekolah lain," katanya.

Namun setelah pengelolaan SMA beralih ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, jumlah siswa terus menurun drastis.

Menurut Agus, banyak calon siswa memilih sekolah yang berada di pusat kota, sementara beberapa SMA di kawasan tersebut justru mendapat tambahan rombongan belajar.

"Sejak kembali ke provinsi, siswa banyak masuk ke SMA di tengah kota. Bahkan ada sekolah yang menambah rombel, sementara kami di pinggiran kota kekurangan siswa," jelasnya.

Pihak sekolah mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan, kata Agus, pejabat dari dinas telah beberapa kali turun langsung melakukan survei ke sekolah.

Namun hingga kini belum ada kebijakan yang mampu mengatasi persoalan tersebut.

"Empat tahun lalu kami sudah menyampaikan kondisi ini, mulai dari gedung, jumlah guru hingga jumlah siswa. Bahkan sudah disurvei langsung kepala dinas, tetapi sampai sekarang belum ada perubahan," katanya.

Keterbatasan jumlah siswa juga berdampak pada kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Dari total 24 ruang belajar yang dimiliki, hanya tiga ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Jika ditambah ruang guru dan ruangan lainnya, hanya sekitar 10 ruangan yang aktif digunakan.

Sementara sisanya terbengkalai dan membutuhkan perawatan.

Karena keterbatasan anggaran, pihak sekolah mengaku harus mengandalkan dana BOS, swadaya para guru hingga hasil panen tanaman jengkol yang ditanam di lingkungan sekolah untuk membantu biaya pemeliharaan.

"Untuk merawat sekolah ini kami patungan dari guru, menggunakan dana BOS, bahkan kadang mengandalkan hasil panen buah jengkol untuk biaya perawatan maupun pengecatan gedung," tutup Agus.