TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membesar. Di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan program strategis nasional tersebut, sejumlah mitra yang selama ini terlibat langsung dalam penyelenggaraan justru melontarkan peringatan keras.
Mereka menilai tata kelola yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan ini telah bergeser dari semangat kemitraan yang selama ini dibangun.
Kekecewaan itu kini memuncak hingga melahirkan ancaman aksi mogok massal berupa penyegelan dapur MBG secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Langkah tersebut disebut akan ditempuh apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan terhadap kebijakan yang dinilai sepihak dan mengabaikan hak para mitra yang telah berinvestasi besar dalam penyediaan fasilitas dapur.
Baca juga: SPPG Kembali Beroperasi, Prabowo Tebar Ancaman: Laporkan ke Saya Jika Ada Oknum Korupsi Dana MBG
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para mitra siap mengambil langkah ekstrem apabila persoalan tata kelola tidak segera diselesaikan.
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng ditemui seusai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Menurut Syawaludin, para mitra merasa tidak lagi diperlakukan sebagai rekan strategis dalam menjalankan program pemerintah. Padahal, mereka telah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi serta mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun dan menyiapkan dapur sesuai ketentuan.
Ia menilai kebijakan yang dijalankan BGN saat ini justru membuat seluruh kewenangan terpusat pada satu pihak tanpa mempertimbangkan posisi para mitra.
"Pemerintah punya program, kami punya fasilitas dengan dapur yang ada. Kan seperti itu. Logikanya enggak ada dasar BGN kemudian menjadi company, menjadi kemudian pemegang otoriter sendiri di situ. Kan seperti itu," ucapnya.
Syawaludin menilai akar persoalan sebenarnya tidak rumit apabila seluruh pihak kembali berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam aturan tersebut telah diatur mengenai mekanisme penyelenggaraan program, termasuk jumlah penerima manfaat pada setiap dapur, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun menurutnya, kebijakan baru justru dianggap mengesampingkan aturan yang sebelumnya telah menjadi pedoman.
"Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua," tegasnya.
Baca juga: Hasil Evaluasi Program MBG di Karanganyar Jelang Masuk Sekolah dan Dampak Ekonomi Bagi UMKM Lokal
Asosiasi menyebut mereka masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan. Namun apabila hingga pertengahan Agustus tidak ada perubahan berarti, aksi penghentian operasional dapur akan benar-benar dilaksanakan secara nasional.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," tuturnya.
Presidium Mitra MBG sendiri terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi Terdepan, Terluar, Tertinggal (APGI 3T), Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi), serta berbagai organisasi mitra lainnya.
Di tengah polemik nasional tersebut, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karanganyar justru memasuki tahap evaluasi menyeluruh.
Ketika masa libur sekolah, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Karanganyar memanfatkan momen tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum kembali beroperasi pada awal tahun ajaran baru.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karanganyar yang juga Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, mengatakan penghentian sementara operasional dapur selama masa libur menjadi kesempatan penting untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar pelayanan.
"Karena sekolah libur, otomatis SPPG juga libur. Waktu ini kami manfaatkan untuk evaluasi secara menyeluruh agar saat sekolah masuk nanti seluruh dapur benar-benar siap melayani," katanya.
Evaluasi dilakukan tidak hanya melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga inspeksi langsung ke setiap dapur.
Satgas bersama para koordinator wilayah bahkan turun ke lapangan sejak dini hari guna memastikan seluruh tahapan produksi makanan berjalan sesuai prosedur.
"Ada yang kami datangi pukul 03.00 WIB, ada juga pukul 04.00 WIB. Kami ingin melihat langsung persiapan sebelum memasak hingga proses distribusi makanan," ujarnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian besar dapur dinilai telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional. Meski demikian, masih terdapat sejumlah dapur yang perlu melakukan pembenahan, terutama pada aspek sanitasi, tata letak ruang produksi, hingga kelengkapan sertifikasi tenaga memasak.
"Minimal dapur harus sesuai standar. Tata letaknya benar, sanitasinya baik, dan kokinya bersertifikat," katanya.
Adhe menegaskan bahwa penghentian sementara operasional bagi dapur yang belum memenuhi standar bukanlah bentuk sanksi, melainkan langkah pencegahan demi menjaga kualitas makanan yang diterima para siswa.
"Keselamatan dan kualitas makanan menjadi prioritas. Karena itu kami ingin seluruh dapur memenuhi standar sebelum kembali beroperasi," ujarnya.
Selain aspek pelayanan, Satgas MBG juga mengevaluasi dampak ekonomi yang dihasilkan program tersebut terhadap masyarakat Karanganyar.
Saat ini terdapat sekitar 100 dapur SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut dengan kemampuan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.
Pemerintah daerah juga terus mendorong agar setiap dapur menjalin kerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari UMKM, kelompok tani, peternak, koperasi, hingga pedagang pasar tradisional.
"Kami ingin manfaat ekonomi program ini dirasakan masyarakat Karanganyar. Karena itu kami mendorong kepala dapur membeli bahan pangan dari pemasok lokal, bukan bergantung pada daerah lain," kata Adhe.
Meski demikian, evaluasi masih menemukan adanya dapur yang membeli bahan pangan dari luar daerah, seperti Boyolali. Temuan tersebut akan menjadi bahan pembinaan agar rantai pasok MBG ke depan semakin banyak melibatkan pelaku usaha lokal.
Menurut Adhe, sejumlah dapur kini mulai bekerja sama dengan koperasi yang menampung hasil panen petani Karanganyar, pasar tradisional, hingga pelaku UMKM. Langkah tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap penyerapan hasil pertanian sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas di daerah.
Seluruh hasil evaluasi yang dilakukan selama masa libur sekolah nantinya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional.
"Kami ingin saat sekolah masuk nanti seluruh SPPG sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada para siswa," kata Adhe.
***
