AS-Iran Kembali Saling Serang, Bisakah Pakistan Selamatkan Perundingan Damai yang Terancam Gagal?
SERAMBINEWS.COM – Memanasnya kembali konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran membuat masa depan perundingan damai kedua negara kembali dipertanyakan.
Di tengah saling serang yang terus berlangsung, Pakistan masih berusaha memainkan peran sebagai mediator untuk membawa Washington dan Teheran kembali ke meja perundingan.
Namun, sejumlah analis menilai peluang tersebut kini semakin sulit karena tingkat ketidakpercayaan antara kedua negara terus meningkat.
Dikutip Serambinews.com dari Al Jazeera, Selasa (14/7/2026), Pakistan merupakan negara yang memediasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran pada 17 Juni 2026.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Baca juga: Trump Kenakan Tarif Jasa Keamanan 20 Persen di Selat Hormuz, Iran: Provokasi, Itu Tidak Masuk Akal
MoU itu bertujuan memperpanjang gencatan senjata sekaligus membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen.
Namun, kurang dari empat pekan setelah ditandatangani, situasi kembali berubah drastis.
Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran.
Teheran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
Perkembangan tersebut membuat upaya diplomasi yang dibangun selama beberapa bulan terakhir berada di ambang kegagalan.
Baca juga: Trump Ancam Gempur Iran Siang-Malam, Sebut Teheran Tak Akan Mampu Menghentikan Serangan AS
Meski konflik kembali pecah, Pakistan belum menyerah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Pakistan, Qatar, dan Oman masih aktif menjalankan peran sebagai mediator.
Pada Minggu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, berbicara melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Dalam percakapan itu, Dar kembali menegaskan bahwa dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri krisis.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif juga menghubungi Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Sharif memperingatkan bahwa kemajuan perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah kini berada dalam risiko besar.
Selain itu, Ishaq Dar juga melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud untuk membahas perkembangan konflik.
Baca juga: Mojtaba Khamenei: Balas Dendam Membunuh Trump Kehendak Rakyat Iran
Sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar saat ini bukan sekadar menghentikan pertempuran, melainkan memulihkan kepercayaan antara Washington dan Teheran.
Konflik terbaru disebut menjadi kegagalan ketiga sejak kedua negara beberapa kali mencoba menerapkan gencatan senjata.
Setelah kesepakatan pertama pada April gagal, AS sempat memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz.
Situasi kembali memburuk setelah MoU Juni ditandatangani ketika Iran menyerang sejumlah kapal yang dianggap melintas tanpa izin di Selat Hormuz.
Ketegangan kemudian meningkat lagi setelah terjadi serangan terhadap kapal tanker Iran pada pekan lalu yang memicu gelombang serangan baru dari kedua belah pihak.
Menurut pemerintah Iran, serangan AS telah menghantam sedikitnya 10 provinsi.
Beberapa korban jiwa dilaporkan berasal dari kalangan militer maupun warga sipil.
Infrastruktur transportasi seperti jembatan kereta api juga mengalami kerusakan.
Baca juga: Trump akan Hancurkan Gunung Pickaxe Iran, Fasilitas Nuklir Misterius yang Kebal Bom Bunker
Direktur Kelompok Studi Teluk Persia di Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies, Javad Heiran-Nia, menilai MoU yang dimediasi Pakistan sejatinya hanya bertujuan menghentikan konflik sementara.
Menurutnya, kesepakatan itu belum menyelesaikan akar persoalan utama antara AS dan Iran.
Ia menjelaskan bahwa Iran memandang Selat Hormuz sebagai aset strategis yang sangat penting.
Karena itu, Teheran dinilai siap mengambil risiko besar untuk mempertahankan pengaruhnya di jalur pelayaran tersebut.
Heiran-Nia juga menilai para mediator, termasuk Pakistan, tidak memiliki instrumen yang cukup kuat untuk memaksa kedua negara menaati kesepakatan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Gulf International Forum, Dania Thafer, mengatakan ruang gerak Pakistan semakin sempit karena kedua pihak kini sama-sama mempertahankan posisi masing-masing terkait Selat Hormuz.
Menurutnya, peluang perundingan baru akan terbuka apabila salah satu pihak merasa telah memperoleh keuntungan strategis.
Baca juga: AS Kembali Blokade Laut Iran, Trump Ingin Pungut Biaya 20 Persen dari Kargo di Selat Hormuz
Berbeda dengan pandangan tersebut, Direktur Sanober Institute, Qamar Cheema, menilai Pakistan masih memiliki pengaruh penting.
Ia menunjuk pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance yang sebelumnya memuji peran Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dalam proses diplomasi.
Menurut Cheema, hubungan baik Islamabad dengan Washington maupun Teheran menjadi modal utama untuk membuka kembali jalur komunikasi ketika situasi memungkinkan.
Ia menilai kepercayaan yang dimiliki Pakistan dari kedua belah pihak merupakan aset diplomatik yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Hingga kini, sengketa mengenai Selat Hormuz tetap menjadi hambatan terbesar dalam proses perdamaian.
Iran bersikeras memiliki kewenangan mengatur lalu lintas kapal yang melintasi jalur tersebut.
Sebaliknya, Amerika Serikat menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap menjadi jalur pelayaran internasional yang bebas dilalui.
Pada Senin, Presiden Donald Trump bahkan mengumumkan kebijakan baru berupa blokade terhadap kapal-kapal Iran serta rencana mengenakan tarif sebesar 20 persen bagi kapal lain yang melintasi Selat Hormuz.
Baca juga: Trump: Jika Saya Dibunuh Iran, Bombardir Mereka Habis-habisan
Padahal sebelumnya sempat muncul usulan kompromi yang memungkinkan kapal-kapal dagang berkoordinasi dengan Iran dan negara-negara Teluk Arab dalam menggunakan jalur pelayaran tersebut.
Namun, pembahasan itu terhenti akibat meningkatnya konflik dan berbagai perkembangan militer dalam beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, para analis menilai peluang diplomasi belum sepenuhnya tertutup.
Iran hingga kini masih menyebut eskalasi terbaru sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman, bukan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut.
Artinya, kesepakatan damai secara formal masih berlaku.
Meski demikian, masa depan perundingan akan sangat bergantung pada apakah Washington dan Teheran bersedia mengurangi ketegangan, terutama terkait sengketa penguasaan Selat Hormuz yang hingga kini masih menjadi sumber utama konflik.
Baca juga: Trump Klaim akan Ambil Alih Selat Hormuz, Iran Tegaskan tak Akan Mundur
(Serambinews.com/Sri Anggun Oktaviana)
