SRIPOKU.COM, MUARA ENIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim terus memantapkan langkah strategis untuk merebut predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Utama. Guna mencapai target tersebut, Pemkab menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2026 di Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari hingga 16 Juli 2026 tersebut diikuti oleh 100 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

Adapun narasumber ahli yang dihadirkan dalam pelatihan ini adalah Pembina Yayasan Plato Foundation Surabaya, Nanang Abdul Chanan, S.Sos., serta Tenaga Ahli Hak Anak pada Child Rights Resource Center Medan, Dr. Muhammad Jailani, S.Sos., M.A.

Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Juli Jumatan Nuri, S.E., menyampaikan bahwa agenda ini bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian formal KLA.

Baca juga: Kawal Pembangunan 256 Koperasi Merah Putih, Pemkab Muara Enim Dapat Apresiasi dari Pusat

Pelatihan ini merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan persepsi aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis hak anak.

"Melalui pelatihan ini, kami berharap setiap kebijakan, program kerja, dan aktivitas pembangunan di daerah mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, sehingga senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak," ujar Juli saat membacakan sambutan tertulis Bupati, Selasa (14/7/2026).

Juli memaparkan, komitmen kuat Pemkab Muara Enim terhadap isu perlindungan anak telah membuahkan hasil konkret.

Selama empat tahun berturut-turut, yakni periode 2022 hingga 2025, Bumi Serasan Sekundang sukses mempertahankan penghargaan KLA Kategori Nindya.

Lebih lanjut, pada pertengahan tahun 2026 ini, sejumlah capaian penting kembali diukir.

Salah satunya adalah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Berangau Park yang telah tersertifikasi resmi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI dengan predikat RBRA Utama.

Selain itu, kepengurusan Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI) Kabupaten Muara Enim juga telah dikukuhkan untuk mengoptimalkan pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus.

Kendati mendulang berbagai prestasi, Juli mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari pencegahan kasus perundungan (bullying) di sekolah, menekan angka perkawinan usia anak, hingga pengawasan pola asuh di era digital.

"Capaian yang ada tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Prestasi ini harus dikonversi menjadi energi tambahan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak dan memperkuat koordinasi lintas sektoral menuju KLA Kategori Utama," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muara Enim, Husin Aswadi, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput.

"Pelatihan ini diikuti 100 perwakilan dari berbagai elemen, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga kesehatan, pengelola sekolah ramah anak, panti asuhan, dunia usaha, hingga pengurus Forum Anak. Kami ingin sinergi ini menjadi fondasi kokoh untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak di Muara Enim," pungkas Husin.

Baca juga: Kawal Pembangunan 256 Koperasi Merah Putih, Pemkab Muara Enim Dapat Apresiasi dari Pusat