SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, semakin intensif menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi strategis untuk memastikan sistem birokrasi berjalan mandiri tanpa pungutan liar.
Langkah tersebut diambil guna mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Kehadiran langsung Eri Cahyadi di tengah masyarakat, mendapat apresiasi positif karena dinilai memperkuat komunikasi publik.
Selain itu, sidak tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan yang sebenarnya telah dibangun sejak periode pertama kepemimpinannya.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Pencopotan Lurah Tambak Wedi Soal Pungli SWK
Dalam beberapa waktu terakhir, Eri Cahyadi atau Cak Eri memfokuskan pemantauan langsung pada titik-titik krusial pelayanan publik dan pusat aktivitas ekonomi warga. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pengecekan meliputi:
Menurut Cak Eri, sidak ini bukan tanda bahwa sistem pengawasan Pemkot Surabaya lemah, melainkan untuk memastikan seluruh mekanisme kerja benar-benar dijalankan oleh jajarannya secara konsisten.
Baca juga: Eri Cahyadi Laporkan Dugaan Pungli di SWK Tambak Wedi Surabaya ke Polisi
Cak Eri menegaskan bahwa berbagai program pelayanan dan pengawasan digital sebenarnya telah berjalan baik.
Tantangan berikutnya adalah kemandirian Perangkat Daerah (PD), agar bekerja sesuai tanggung jawabnya tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi dari pucuk pimpinan.
"Sistem sudah berjalan. Sekarang berarti saya harus mengontrol anak buah saya berjalan atau tidak," ujar Eri Cahyadi usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Senin (13/7/2026).
Ia berharap kehadirannya di lapangan dapat memicu motivasi kerja para pegawai agar tetap aktif melayani, meski tanpa pengawasan melekat.
Menurut mantan ASN Pemkot Surabaya ini, keberhasilan tata kelola kota bertumpu pada kekuatan birokrasi, bukan sekadar figur kepala daerah.
"Karena buat saya, Wali Kota Surabaya adalah birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. Wali kota itu cuma menjabat maksimal 10 tahun, sedangkan birokrasi berjalan puluhan tahun. Maka saya berharap ini menjadi cambuk bagi teman-teman Pemkot Surabaya," tegasnya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Mutasi Lurah Tambak Wedi Terkait Dugaan Pungli SWK
Cak Eri menyayangkan masih adanya laporan mengenai pungutan liar (pungli) serta praktik parkir liar tanpa izin, salah satunya di kawasan Jalan Tunjungan, Kecamatan Genteng. Ia menilai pembiaran masalah tersebut menunjukkan koordinasi wilayah yang mandek.
"Sekarang turunlah ke lapangan, masa ada pungli diam saja. Padahal sistem sudah berjalan. Ada parkir seperti di Jalan Tunjungan tidak ada izinnya, kok ya diam saja. Ini berarti sistemnya yang harus ditegakkan," ujar Cak Eri berang.
Sebagai konsekuensi logis, Cak Eri memastikan proses evaluasi performa pejabat daerah akan terus berjalan.
Ia tidak segan-segan melakukan mutasi atau pencopotan jabatan, bagi pimpinan instansi yang terbukti tidak mampu mengeksekusi sistem pelayanan dengan baik.
"Jangan kaget kalau ada yang tidak menjalankan sistem ini, langsung saya ganti pimpinannya," pungkas Cak Eri.
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menilai aksi turun lapangan yang dilakukan Eri Cahyadi sangat efektif dalam memotong sumbatan informasi antara masyarakat dan pemerintah.
"Komunikasi langsung ke lapangan membuat pemimpin mendapatkan data riil secara cepat sekaligus merespons langsung persoalan warga. Ini menunjukkan komitmen pelayanan publik yang sangat baik," ujar Suko saat dihubungi SURYA.co.id di Surabaya pada Selasa (14/7/2026).
Meskipun demikian, akademisi Unair tersebut mengingatkan agar kecepatan merespons masalah di lapangan tidak sekadar menjadi tindakan reaktif tanpa solusi jangka panjang.
"Masyarakat menginginkan pemimpin yang responsif, bukan reaktif. Artinya, mendengar terlebih dahulu masalahnya, memahami konteksnya, baru kemudian memberikan solusi yang sistematis," jelas pengajar program Magister Unair tersebut.
Suko mendorong warga Surabaya memanfaatkan momentum sidak wali kota ini sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan usulan pembangunan, maupun kritik konstruktif demi kemajuan kota.
