TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari PKB, Muhtarom, menyayangkan kondisi Pemerintah Provinsi Riau saat ini yang dianggap seperti tidak memiliki pemerintahan, karena tidak adanya aktivitas kegiatan.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menahan anggaran, sehingga tidak ada kegiatan yang berjalan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Apalagi, hingga saat ini memasuki bulan ke-7 tahun 2026, belum ada kegiatan yang bisa berjalan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam kegiatan di pemerintah.

"Kondisi kita ini sekarang macam tidak ada pemerintahan, kegiatan tidak ada jalan, katanya anggaran di OPD diblokir BPKAD,"ujar Muhtarom.

Untuk itu, pihaknya di Komisi IV akan memanggil BPKAD yang memblokir kegiatan di OPD tersebut, untuk mengetahui apa persoalan yang dihadapi saat ini dan bagaimana solusinya.

Apalagi, menurut Muhtarom, kebutuhan yang mendasar sekali dalam pembangunan dan perbaikan jalan masyarakat harus diprioritaskan karena sudah ditunggu-tunggu.

Baca juga: Libur Sekolah Berakhir, Peserta Didik di Kota Pekanbaru Kembali Menerima Menu MBG

Baca juga: Jasad Dokter Residen Anestesi yang Ditemukan di Semak Samping RSUD Siak Dibawa ke Pekanbaru

"Termasuk yang sudah dianggarkan di APBD, kita ingin bisa berjalan dan masyarakat bisa menikmati pembangunan itu, kondisinya dibutuhkan,"ujar Muhtarom.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solikhin, juga menyayangkan masih lambannya proses berjalannya kegiatan di OPD yang seharusnya sudah berjalan, apalagi untuk infrastruktur masyarakat.

"Dalam waktu dekat akan kami panggil BPKAD. Dinas sebenarnya juga sama dengan dewan. Suasana kebatinan mereka sama dengan kami. Bagaimana agar kegiatan bisa berjalan juga dengan cepat? Tapi anggaran masih diblokir,"ujar Makmun Solikhin.

Banyak kondisi jalan provinsi, dan jembatan yang kondisinya harus diperhatikan secepatnya, hanya saja kondisi keuangan dan kebijakan pemerintah membuat semuanya tidak bisa berjalan.

Untuk diketahui, anggaran di OPD yang memiliki kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan perawatan hingga saat ini belum berjalan.

Di dinas ini, yakni PUPR PKPP, juga diketahui banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari bantuan rumah ibadah, semenisasi jalan, perawatan jalan dan pembangunan jalan serta fisik lainnya.(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)