TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himperra Riau periode 2025–2029 resmi dilantik di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (14/7/2026). 

Kepengurusan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pelantikan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam kesempatan tersebut, DR (HC) Donny Satria Putra, SE, MBA dilantik sebagai Ketua DPD Himperra Riau, didampingi Ar. Matra Anugraha sebagai Sekretaris dan Yeni Nofrika sebagai Bendahara.

Baca juga: Permudah Akses Rumah Terjangkau MBR, HIMPERRA Riau Dorong Hunian Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Acara turut dihadiri Ketua Umum DPP HIMPERRA H. Ari Tri Priyono, ST, Anggota Majelis Kehormatan DPP HIMPERRA Endang Kawidjaja, para pengurus HIMPERRA dari berbagai daerah di Indonesia, serta tamu undangan.

Ketua DPD Himperra Riau, Donny Satria Putra, mengatakan kepengurusan yang baru akan memprioritaskan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak SF Hariyanto yang telah memberikan dukungan kepada HIMPERRA. Ke depan kami akan memperkuat kolaborasi untuk mempermudah perizinan, pembiayaan, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pengembang," ujarnya.

Menurut Donny, HIMPERRA juga akan membahas sejumlah program strategis melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di antaranya pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten dan kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta upaya mencari solusi atas kenaikan harga material bangunan yang berdampak terhadap pembangunan rumah subsidi.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus organisasi agar para pengembang mampu menghadirkan kawasan perumahan yang memenuhi standar, mulai dari aspek perizinan, legalitas, kualitas konstruksi hingga kenyamanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Riau masih menjadi pekerjaan bersama.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, baru sekitar 78,8 persen rumah tangga di Riau yang telah menempati hunian sesuai standar kelayakan.

"Masih ada sekitar 21,2 persen rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria rumah layak huni.

Persoalan ini bukan hanya soal jumlah rumah, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat membeli rumah, kualitas bangunan, pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga dukungan infrastruktur seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi," jelasnya.

SF Hariyanto menambahkan, Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor perumahan di Riau.

Hal itu terlihat dari meningkatnya kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang semula 433 unit, kemudian bertambah menjadi 4.687 unit, dan kini kembali meningkat menjadi 5.000 unit.

Di sisi lain, Anggota Majelis Kehormatan DPP HIMPERRA, Endang Kawidjaja, berharap kepengurusan baru dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi pengembang, termasuk kendala perizinan akibat tumpang tindih data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berdampak pada proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Ia juga memberikan apresiasi terhadap DPD Himperra Riau yang dinilai sebagai salah satu kepengurusan terbaik di Indonesia dari sisi administrasi organisasi.

Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan menghadirkan inovasi serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan perumahan yang berkualitas bagi masyarakat.

Apa Itu HIMPERRA

HIMPERRA adalah singkatan dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, dengan semboyan "Rumah Pengembang Nusantara".

Profil Singkat

- Deklarasi: 25 Agustus 2018 di kantor Kementerian PUPR Jakarta, berawal dari diskusi tentang tingginya kekurangan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- Fokus utama: Menghimpun pengembang yang bergerak di pembangunan hunian terjangkau, rumah subsidi, dan permukiman layak bagi rakyat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- Peran: Menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program seperti Sejuta Rumah, 3 Juta Rumah, serta penyaluran FLPP dan KPR bersubsidi.

- Jangkauan: Memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh provinsi Indonesia, termasuk Riau, dengan ribuan anggota pengembang.

Visi dan Misi

a. Visi: Menjadi organisasi pengembang yang profesional, inovatif, mendukung iklim usaha sehat, dan berkomitmen penuh pada program perumahan nasional.

b. Misi: Memperluas akses hunian rakyat, meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengembang, serta mempercepat penuntasan kekurangan rumah hingga nol pada tahun 2045.

Mitra Kerja

Bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, BP Tapera, Bank BTN, perbankan lain, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

( Tribunpekanbaru.com / Alexander )