WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus berpihak langsung kepada rakyat kecil. 

Hal ini disampaikan Muhammad Al Fatih dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7/2026) di Komplek Parlemen Jakarta.

Dari beberapa poin yang disampaikan, Fatih menegaskan, Fraksi PKS meminta pengecualian pajak tenaga listrik untuk rumah tangga daya 900 VA dan pembebasan retribusi sampah untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar atau listrik 900 VA. 

“Ini untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah di tengah ekonomi yang berat,” kata Fatih yang duduk di Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta ini.

Kedua, masih menurut Fatih, Fraksi PKS mengusulkan kenaikan batas omzet usaha makanan-minuman yang dikecualikan dari objek pajak dari Rp 42 juta menjadi Rp 75 juta. 

“Termasuk juga meminta pengecualian untuk usaha makanan di kantin sekolah agar tidak membebani siswa dan pelaku UMKM,” tegasnya, melanjutkan.

Kemudian ketiga, sebut Fatih, Fraksi PKS menolak jika penyesuaian tarif dan objek retribusi justru memberatkan masyarakat bawah dan UMKM.

Fraksi PKS meminta Bapenda fokus menutup kebocoran dan mengoptimalkan potensi besar seperti retribusi parkir on street, bukan menambah beban baru.

Keempat, lanjut Fatih, ambulan darat harus terjangkau. Fraksi PKS meminta tarif diturunkan untuk masyarakat menengah ke bawah. 

“Kami mendesak agar tarif retribusi layanan ambulan darat dibuat lebih terjangkau agar tidak menjadi beban saat warga dalam kondisi darurat,” demikian Fatih.

Dalam PU tersebut juga disebutkan diawal sambutan, Fraksi PKS mengucapkan selamat Tahun Ajaran Baru 2026/2027 kepada seluruh peserta didik di semua jenjang di Provinsi DKI Jakarta.  Fraksi PKS juga menyambut baik semangat Gerakan Antar Anak ke Sekolah di DKI Jakarta.