Oleh:  

Tita Rosy

Statistisi di BPS Provinsi Kalimantan Selatan

BANARMASINPOST.CO.ID - PAGI itu, di depan sebuah warung kelontong, petugas berompi mengucap salam untuk ketiga kalinya. Pemilik warung menggeleng dari balik etalase. “Maaf, Mas. Saya nggak mau didata. Nanti ujung-ujungnya pajak”. Pedagang tersebut menutup pintu sekaligus mengusir petugas. Pemilik warung merasa baru saja menyelamatkan diri. Ia tidak sadar bahwa yang baru saja ia usir dari pintunya bukan petugas sensus, melainkan masa depannya sendiri.

Adegan seperti ini sedang berulang pada ribuan pintu di seluruh Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 pendataan lengkap seluruh aktivitas usaha yang hanya digelar sepuluh tahun sekali tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Namun di lapangan, petugas sensus kadang menghadapi tembok yang sama: pintu tak dibuka, pertanyaan soal omzet dijawab dengan candaan, dan tudingan bahwa sensus adalah kuda troya perpajakan. Hoaks di media sosial memperkeruh: katanya data sensus akan dipakai menarik pajak baru, atau mencoret nama dari daftar bantuan sosial. Ada pula yang menolak karena kecewa, “dari dulu disensus, tak pernah dapat bantuan”.

Semua kecemasan itu manusiawi, dan tidak pantas ditertawakan. Di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya kepercayaan, wajar bila kedatangan petugas negara ke depan pintu memicu curiga. Tulisan ini tidak hendak menggurui, apalagi mengancam dengan pasal. Tulisan ini hanya ingin mengajukan satu cara pandang yang jarang dibicarakan: menolak sensus sesungguhnya bukan tindakan melindungi diri. Ia adalah bentuk golput yang paling senyap dan paling mahal golput data.

Kita paham betul bahaya golput dalam pemilu: mereka yang tidak memilih tetap akan diperintah, hanya saja tanpa suara. Golput data bekerja dengan logika yang sama, tetapi akibatnya lebih panjang. Pemilu menentukan siapa yang memerintah lima tahun; sensus ekonomi menentukan apa yang diketahui pemerintah tentang kita selama sepuluh tahun.

Warung yang menolak didata tidak akan hilang dari kampungnya. Namun tidak masuk hitungan ketika pemerintah daerah merancang plafon kredit usaha rakyat, ketika kementerian mengalokasikan pelatihan UMKM, ketika investor membaca profil ekonomi kabupaten untuk memutuskan membangun pabrik. Yang tak tercatat, tak terbangun. Diam di hadapan petugas sensus bukan perlawanan; ia penghapusan diri secara sukarela.

Sejarah memberi kita bukti bahwa data merupakan bahan bakar lompatan bangsa. Lihatlah Korea Selatan. Tahun 1960, pendapatan per kapitanya hanya sekitar 79 dolar AS terkategori sebagai negara miskin kala itu. Yang dilakukan bukan sekadar membangun pabrik, melainkan lebih dulu membangun mesin pengetahuan.

Tujuh rencana pembangunan lima tahunan disusun dan dikoreksi terus-menerus berdasarkan angka, bukan firasat. Hasilnya kita kenal sebagai Keajaiban Sungai Han: pertumbuhan rata-rata di atas delapan persen per tahun selama tiga dekade. Korea Selatan membuktikan bahwa negara miskin yang tekun mencatat dirinya sendiri bisa bangkit.

Lihat pula Estonia. Ketika lepas dari Uni Soviet pada 1991, negeri mungil itu nyaris bangkrut; pendapatan per kapitanya pada 1992 hanya sekitar 2.800 dolar AS, delapan kali lebih rendah dari Finlandia yang hanya terpisah selat. Tiga dekade kemudian, Estonia menjadi masyarakat digital paling maju di dunia.

Hampir seluruh layanan publiknya daring, dari pajak sampai akta kelahiran. Namun pelajaran terpenting dari Tallinn bukan soal teknologi. Para peneliti yang membedah keberhasilan Estonia sampai pada kesimpulan yang sama: fondasi utamanya adalah kepercayaan. Warga bersedia berbagi data karena negara terbukti menjaga dan mengembalikannya dalam bentuk layanan. Data dan kepercayaan adalah dua sisi mata uang yang sama; keduanya harus dibangun bersama-sama, dan sensus adalah salah satu arena latihannya.

Bahkan raksasa pun tidak berani menebak-nebak dirinya sendiri. Cina, ekonomi terbesar kedua dunia, mengerahkan 2,1 juta petugas dalam sensus ekonomi kelimanya. Hasilnya mengejutkan: PDB tahun 2023 harus direvisi naik 3,4 triliun yuan sekitar 2,7 persen karena jutaan unit usaha yang selama ini luput dari radar akhirnya tercatat. Bayangkan tanpa sensus, ekonomi sebesar itu pun keliru menghitung dirinya ratusan miliar dolar. Lalu atas dasar apa kita, yang perekonomiannya jauh lebih didominasi usaha mikro dan informal secara kuantitas, merasa cukup dengan perkiraan?

Di sinilah letak ironi penolakan sensus: yang paling dirugikan oleh data yang bolong justru mereka yang paling sering menutup pintu pelaku usaha kecil. Konglomerat tercatat rapi di bursa dan laporan pajak; warung, bengkel, pedagang keliling, dan penjahit rumahan hanya bisa “bersuara” lewat sensus. Ketika suara itu tak diberikan, kebijakan akan dirancang berdasarkan potret yang timpang: yang besar makin terlihat, yang kecil makin gaib.

Kekhawatiran soal pajak pun sesungguhnya telah dijawab tegas oleh undang-undang: kerahasiaan data individu responden dilindungi UU Statistik, tidak boleh diserahkan ke instansi perpajakan mana pun, dan petugas hanya mencatat, bukan mengawasi. Selama puluhan tahun sensus digelar di republik ini, tak pernah ada tagihan pajak yang lahir dari kuesioner BPS.

Ajakan ini berlaku bagi seluruh lapisan dunia usaha, bukan hanya yang mikro. Bagi perusahaan menengah dan besar, sensus ekonomi sesungguhnya adalah intelijen pasar termurah yang pernah ada. Harganya cukup dibayar dengan kejujuran mengisi kuesioner. Dari data sensus lahir tabel input-output, peta rantai pasok, dan statistik lain yang setiap hari dikutip dalam studi kelayakan, rencana ekspansi, dan riset pasar termasuk oleh perusahaan Anda sendiri.

Perusahaan yang melapor akurat sedang mempertajam peta yang kelak ia pakai menavigasi pasar, sedangkan yang asal mengisi sedang meracuni kompasnya sendiri. Lebih jauh lagi, agregat data usaha membentuk potret PDB dan PDRB yang dibaca lembaga pemeringkat serta investor global saat menilai iklim investasi kita. Jaminannya setara: data perusahaan hanya dipublikasikan sebagai agregat, tak pernah per nama. Dalam bahasa dunia usaha: garbage in, garbage out. Mutu keputusan bisnis sedekade ke depan sedang ditentukan oleh mutu jawaban kita hari ini.

Maka kepada setiap pengelola usaha dari lapak kaki lima hingga menara korporasi, izinkan saya menawarkan hitung-hitungan sederhana. Menjawab sensus dengan jujur memakan waktu kurang lebih tiga puluh menit hingga 1 jam. Puluhan menit itu akan hidup selama sepuluh tahun. Menjadi dasar penyaluran kredit, penentuan lokasi pasar dan jalan, desain program pelatihan, hingga argumen daerah saat memperebutkan anggaran pusat. Tidak ada investasi lain di republik ini yang rasio biaya-manfaatnya sedahsyat itu. Puluhan menit yang menentukan sepuluh tahun.

Korea Selatan dan Estonia melesat bukan karena kaya sumber daya, melainkan karena berani mengenal dirinya sendiri lewat data, lalu setia merawatnya. Indonesia sedang diberi kesempatan yang sama, dan kesempatan itu datang bukan lewat pidato besar di ibu kota, melainkan lewat ketukan sopan di pintu rumah kita. Bukalah. Jawablah dengan jujur. Sebab pintu yang hari ini kita tutup untuk petugas sensus, diam-diam kita tutup pula untuk masa depan kita sendiri. (*)