TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Provinsi Sulut tahun 2025.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen dan dihadiri Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, Selasa 14 Juli 2026.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara, Amir Liputo menyampaikan, pembahasan ranperda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung sekitar satu bulan. 

Liputo menyampaikan sejumlah catatan. Di antaranya, di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian global, Pemprov Sulawesi Utara diminta mendorong optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). 

"Caranya dengan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi potensi penerimaan daerah," ujar Liputo

Selain itu, Banggar DPRD Sulawesi Utara menyampaikan sejumlah poin rekomendasi kepada Pemprov Sulut terkait pelaksanaan APBD 2025.

Berikut poin-poin rekomendasi tersebut: 

Banggar mengapresiasi atas tindak lanjut Pemprov Sulut terhadap LHP BPK sebagai komitmen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 

Realisasi PAD dan belanja yang menunjukkan pertumbuhan di tengah kesulitan ekonomi di tahun 2025

Mendorong Pemprov tetap fokus, konsisten, transparan dan konsisten dan mendorong PAD lewat peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah seperti PKB dan BBNKB guna meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. 

Perlu mengevaluasi dan melakukan penyesuaian target PAD yang realistis, terukur sehingga hasilnya maksimal

Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan pelaksanaaan APBD secara lebih cermat, terukur, realistis dan tepat sasaran yang berbasis pada prioritas pembangunan daerah guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan menimalkan Silpa. 

Konsistensi transparansi, akuntabilitas dan tata kelola penyusunan dan pelaksaan anggaran agar m berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Meningkatkan pelaksaan APBD 2026 yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut. Tidak untuk kepentingan golongan tertentu

Mendorong peningkatan kualitas birokrasi lewat peningkatan kapasitas ASN serta pengembangan inovasi dalam pemerintahan daerah. 

Aratur daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas program dan kegiatan pada bidang berdampak langsung ke masyarakat seperti kesehatan, pendidikan pertanian, perkebunan infrastruktur dan layanan sosial.

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini