Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Harapan masyarakat untuk kembali melihat Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon melayani penumpang mulai menemukan titik terang. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon memastikan layanan transportasi massal itu disiapkan untuk kembali beroperasi. 

Namun, ada satu syarat besar yang harus lebih dulu dituntaskan, yakni pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pengelola resmi BRT.

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar operasional BRT ke depan tidak lagi menghadapi persoalan yang sama seperti sebelumnya.

Baca juga: Kios Pedagang di Terminal Cicaheum Bakal Dibongkar Demi Depo BRT, Kompensasi Sudah Disiapkan

Selain memiliki dasar hukum yang kuat, skema BLUD juga diharapkan membuat pengelolaan angkutan umum menjadi lebih profesional dan fleksibel.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Jawa barat, Gunawan ATD DEA mengatakan, pembentukan BLUD merupakan tahapan yang tidak bisa dilewati sebelum BRT kembali mengaspal.

"Rencananya wadah pengelola BRT nanti berbentuk BLUD. Banyak daerah seperti Bandung, Jakarta dan Semarang yang telah menerapkan pola pengelolaan melalui BLUD untuk layanan transportasi publik," ujar Gunawan saat diwawancarai, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, keberadaan BLUD akan memberikan keleluasaan dalam mengelola operasional BRT, mulai dari administrasi, kerja sama, hingga pengelolaan aset.

Selain itu, BLUD juga akan memiliki legalitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan layanan angkutan umum.

"BLUD memiliki Nomor Induk Perusahaan yang menjadi salah satu syarat penyelenggaraan izin angkutan umum. Karena itu kami memilih skema BLUD," ucapnya.

Gunawan tak menampik, upaya menghidupkan kembali BRT bukan perkara mudah.

Kota Cirebon tercatat sudah dua kali mencoba mengoperasikan layanan tersebut dengan rute berbeda.

Namun hasilnya belum sesuai harapan karena jumlah penumpang masih sangat rendah.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan angkutan umum bukan semata-mata dilihat dari besarnya pendapatan, melainkan tingkat keterisian penumpang atau load factor.

Baca juga: Dikebut! Pembangunan Depo BRT Terminal Leuwipanjang Mulai Masuk Tahap Pengecoran Tiang

"Ukuran keberhasilan angkutan umum itu bukan dari pendapatannya, tetapi dari load factor. Kalau rata-rata keterisian penumpangnya di atas 50 persen, berarti layanan tersebut sudah tergolong baik," jelas dia.

Faktanya, pada dua kali pengoperasian sebelumnya, kondisi itu belum tercapai.

Bahkan, dalam beberapa perjalanan hanya ada satu hingga dua orang penumpang yang menggunakan BRT.

"Kami sudah dua kali mengubah rute, tetapi hasilnya tetap belum optimal. Artinya kami harus kembali mengevaluasi trayek yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya. 

Dari hasil evaluasi sementara, Dishub menilai karakteristik mobilitas warga Kota Cirebon menjadi salah satu penyebab rendahnya minat menggunakan BRT.

Perjalanan dalam kota yang relatif pendek membuat masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor.

"Kalau trayeknya pendek di dalam kota, masyarakat cenderung memilih sepeda motor. Kemungkinan BRT akan lebih efektif jika melayani perjalanan yang lebih jauh atau menghubungkan antardaerah," ujarnya.

Meski demikian, Dishub belum menentukan trayek baru yang akan dilayani. 

Penetapan rute akan dilakukan setelah pembentukan BLUD rampung dan kajian selesai dilakukan.

"Nanti setelah BLUD terbentuk, baru kita tentukan trayek yang paling tepat berdasarkan hasil kajian," ucap Gunawan.

Tak hanya mengurus operasional angkutan, BLUD juga diproyeksikan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset transportasi milik pemerintah daerah.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan ialah menyewakan armada yang belum digunakan agar tetap menghasilkan pendapatan.

"Minimal ketika BLUD sudah terbentuk, ada peluang untuk pengelolaan yang lebih fleksibel. Misalnya armada bisa disewakan sehingga tetap memberikan pemasukan meskipun belum seluruhnya beroperasi sebagai angkutan reguler," jelas dia.

Sebelumnya, operasional BRT Trans Cirebon resmi dihentikan sementara sejak 1 Januari 2026.

Baca juga: Lahan Parkir Digusur Proyek BRT, Pemkot Bandung Bakal Siapkan Gedung Parkir

Saat itu, Pemkot Cirebon menjelaskan penghentian dilakukan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk menanggung subsidi operasional yang mencapai sekitar Rp 1,5 miliar per tahun.

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumantho, saat itu mengatakan, penghentian layanan bukan disebabkan armada yang bermasalah, melainkan karena besarnya beban subsidi di tengah kondisi APBD 2026 yang terbatas.

Pemerintah pun memastikan penghentian tersebut hanya bersifat sementara sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat, efektivitas rute, jumlah penumpang, hingga besaran subsidi yang ideal agar BRT Trans Cirebon dapat kembali beroperasi dengan skema yang lebih berkelanjutan.