- Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Eks Jampidsus) Febrie Adriansyah kini ramai jadi sorotan publik. Termasuk juga bagi Mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud menilai sejak awal penanganan kasus korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah ini, seharusnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saling berkoordinasi dan ikut turun tangan untuk mengawalnya.

Namun untuk saat ini, Mahfud menilai kedua Menko tersebut sudah tidak mampu lagi menangani.

Sehingga lebih baik Presiden Prabowo Subianto saja yang langsung turun tangan untuk mengawal kasusnya.

"Menurut saya Menko dua-duanya sudah gak mampu dengan ini seharusnya turun dong yang ini sudah presiden aja sekarang harus mengawal ini presiden," kata Mahfud dalam tayangan Podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, Minggu (12/7/2026).

Langkah untuk mendesak Presiden mengawal langsung kasus ini diungkap Mahfud bukan tanpa alasan. 

Karena Mahfud menagih komitmen dan janji yang pernah disampaikan oleh Presiden sendiri dalam berbagai pidato kenegaraan terkait pemberantasan mafia.

Bahkan Mahfud mengingatkan kembali pernyataan sang presiden yang mengaku memegang radar informasi mengenai pergerakan uang ilegal hingga keterlibatan oknum aparat.

"Sesuai dengan janji presiden sendiri, Presiden kan berkali-kali gitu. Presiden (akan) tindak tegas, 'saya tahu saya punya radar, bisa tahu di mana uang disembunyikan' kan gitu kan."

"'Saya tahu bahwa baju coklat dan baju hijau itu suka backing mafia gitu.' Presiden yang bilang ya kan di pidato DPR (pada) Agustus tahun 2025 Presiden bilang begitu. Iya kan?" ungkap Mahfud.

Mahfud juga menyinggung pidato Prabowo saat meresmikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN pelaksana ekspor tunggal untuk mengelola dan mengawasi komoditas sumber daya alam strategis.

Maka menurut Mahfud sudah seharusnya presiden berlaku tegas dalam melakukan penegakan hukum.

"Lalu kemarin yang kemudian membentuk apa, (DSI) ekspor itu harus di di satu pintu itu. 'Saya mantan tentara, saya mantan ABRI, tahu bahwa coklat dan itu backing mafia.'"

"Nah, dalam keadaan gini mestinya ya Presiden mestinya sudah tahu juga ini, sehingga penyelesaiannya harus betul-betul tegas memberi harapan kepada rakyat bagi penegakan hukum ke masa depan," imbuh Mahfud. (*)