Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal utang luar negeri (ULN) yang kembali naik dan hampir menyentuh level Rp 8.000 triliun. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, utang tumbuh 2,1% secara year-on-year di angka US$ 444,4 miliar atau Rp 7.999 triliun (kurs Rp 18.000).
Purbaya mengaku sudah sering menjelaskan soal hal ini. Poin utamanya adalah dia meminta agar semua pihak jangan melihat ukuran jumlah utangnya, namun dilihat ukuran utang dibandingkan dengan kapasitas ekonominya.
Dia menganalogikan urusan besaran utang negara macam perusahaan yang mengambil kredit. Dia memaparkan misalnya ada dua perusahaan, yang satu memiliki kapasitas penjualan 1.000 unit, dan satu lagi 10.000 unit.
Suatu hari, dua perusahaan itu sama-sama meminjam uang 1.000 perak. Nah bila dibandingkan, perusahaan yang memiliki kapasitas penjualan lebih kecil rasio utangnya akan lebih besar dan juga sebaliknya.
"Saya bolak-balik ngejelasinnya, orang itu harusnya dilihat, dibanding dengan size ekonominya kan. Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya seribu, satu lagi sepuluh ribu. Misalnya dua-duanya pinjem sama seribu perak pinjemnya, yang seribu kan debt to...ini nya satu, kalau yang itu masih sepuluh per sepuluh," ujar Purbaya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026) malam kemarin.
"Jadi yang sepersepuluh aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya jangan nominalnya aja," paparnya lagi menjelaskan.
Begitu juga di Indonesia, dia bilang karena kapasitas ekonomi Indonesia yang dihitung dengan PDB besar, maka sebetulnya rasio utang masih berada pada zona yang sangat aman. Sejauh ini baru 40% dari PDB, sementara standar dunia rasio utang maksimal di batas aman 60% dari PDB.
"Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60% kita masih 40% jadi masih jauh dari ininya (standarnya). Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu," beber Purbaya.
Purbaya melanjutkan di negara-negara lain, utamanya negara maju, utang yang diambil sudah jauh melebihi standar aman. Dia memaparkan Amerika Serikat (AS) saja sudah 100% dari PDB, lalu Singapura juga mencapai 175% dari PDB.
Dia menegaskan sampai saat ini utang luar negeri Indonesia masih dikelola dengan baik dan berada di zona yang aman.
"Sedangkan negara-negara lain udah nggak, udah melanggar semua sekarang kan. Amerika 100% lebih, Singapura 175%, Jerman 60%-an lebih, Jepang 275%, jadi tinggi-tinggi jadi kita masih amat prudent dari sisi itu," beber Purbaya.
Baginya, kritik untuk kondisi keamanan fiskal suatu negara harus datang dengan acuan-acuan yang pas bukan cuma dari kekhawatiran saat membaca angka dan data.
Eks Bos LPS itu kemudian mengungkit hasil outlook rating dari lembaga S&P yang memberikan hasil positif. Baginya, apa yang disampaikan S&P sudah benar, lembaga tersebut melihat Indonesia masih mampu mengelola anggaran, meskipun banyak orang di dalam negeri ramai mengkritik pemerintah.
"Makanya kemarin S&P bilang kita outlook-nya tetap stabil BBB karena mereka melihat itu juga dan mereka melihat gimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri udah ribut, sebenarnya bagus," kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar utang. Menurutnya, apabila Indonesia tak mampu bayar utang, pasti rating dari S&P sudah downgrade alias turun kelas.
"Kalau kita dianggap nggak mampu (bayar utang), pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade. Jadi Anda mempertanyakan S&P? Secara teoritis ya cukup, nggak ada masalah," pungkas Purbaya.
Saksikan Live DetikPagi:
