WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah kabar yang menyebut mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU berkaitan dengan bocornya surat dinas mengenai rencana perjalanannya ke Amerika Serikat.

Dody menegaskan bahwa mutasi pegawai merupakan hal yang lazim dilakukan dalam sebuah organisasi besar seperti Kementerian PU.

Menurut dia, perpindahan pegawai merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan tidak dapat dikaitkan dengan isu yang berkembang di media sosial.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi," kata Dody kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Dody untuk merespons informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya mutasi terhadap ratusan ASN Kementerian PU.

Dalam narasi yang beredar, mutasi itu disebut-sebut merupakan dampak dari tersebarnya surat dinas terkait agenda perjalanan Menteri PU ke Amerika Serikat.

Namun, Dody dengan tegas membantah dugaan tersebut. Ia memastikan tidak ada hubungan antara kebijakan mutasi pegawai dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas yang sempat menjadi sorotan publik.

Saat kembali ditanya apakah mutasi yang dilakukan kementeriannya dipicu oleh bocornya surat dinas tersebut, Dody kembali memberikan bantahan.

Menurut dia, proses mutasi merupakan mekanisme yang lazim dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan kementerian.

Dengan jumlah pegawai yang mencapai puluhan ribu orang dan tersebar di berbagai daerah, penataan organisasi melalui rotasi maupun mutasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan kabar yang menyebut ratusan ASN Kementerian PU dipindahkan ke sejumlah daerah setelah surat dinas Menteri PU terkait perjalanan ke Amerika Serikat beredar luas di publik. Informasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa mutasi dilakukan sebagai bentuk respons internal atas kebocoran dokumen.
Isu tersebut berkembang setelah surat dinas mengenai agenda perjalanan Menteri PU ke Amerika Serikat menjadi perbincangan di ruang publik. Namun hingga kini, Kementerian PU membantah adanya keterkaitan antara mutasi pegawai dengan beredarnya dokumen tersebut.
Dody menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang rutin dilakukan untuk mendukung kebutuhan kerja kementerian, bukan sebagai bentuk sanksi terhadap pegawai tertentu.