TRIBUNKALTIM.CO,SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, angkat bicara mengenai keberadaan koperasi sekolah yang menjual seragam serta keterlambatan pendistribusian bantuan seragam dan perlengkapan sekolah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.

Jimmi menegaskan bahwa koperasi sekolah hadir untuk mempermudah para wali murid dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah yang sama, bukan untuk membebani. Kehadiran usaha koperasi di lingkungan sekolah ini murni bersifat opsional.

"Usaha koperasi ini tidak dipaksakan kepada semua wali murid. Nah, karena itu untuk memudahkan saja sebenarnya. Tidak ada unsur pemaksaan untuk menggunakan atau membeli barang-barang di koperasi sekolah," ujar Jimmi, Kamis (16/7/2026).

Politisi ini menambahkan, program bantuan seragam gratis dari pemerintah daerah sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Baca juga: Di Balik Kucuran Dana Karbon Rp35 Miliar, Ketua DPRD Kutim Soroti Isu Pencemaran Laut

Namun, jumlah bantuan yang bersumber dari anggaran daerah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan harian siswa.

Pemerintah daerah biasanya hanya mampu mengalokasikan satu stel untuk setiap jenis seragam, seperti satu stel pakaian Pramuka dan satu stel pakaian olahraga. 

Padahal, idealnya siswa membutuhkan beberapa pasang pakaian untuk digunakan bergantian selama satu minggu.

Oleh karena itu, Jimmi meminta masyarakat memaklumi keterbatasan tersebut lantaran kapasitas anggaran yang ada sangat bergantung pada dinamika kebijakan keuangan dari pemerintah pusat.

"Kita harus maklumi, kondisi APBD kita kan situasinya seperti ini, ada pengaruh dari pusat. Kita harapkan sih semuanya sebelum tahun ajaran baru, semuanya sudah ready semua," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa legislatif bersama eksekutif sejatinya berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat di Kutai Timur. 

Namun, proses birokrasi dan realisasi anggaran di lapangan kerap menghadapi kendala teknis yang memicu keterlambatan.

Baca juga: DPRD Kutim Sebut Program B50 Jadi Peluang Besar Tingkatkan Ekonomi dan APBD Daerah

Meski distribusi bantuan seragam gratis tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditargetkan, Jimmi meyakini bahwa perhatian yang diberikan pemerintah daerah akan tetap disambut baik oleh masyarakat.

Ia pun berharap bantuan seragam gratis yang disalurkan oleh Pemkab Kutim nantinya dapat dirawat dan dipergunakan secara optimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak-anak di sekolah.

"Tetapi meskipun terlambat, apa yang diberikan oleh pemerintah tetap diterima oleh masyarakat. Kita berharap itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," pungkas Jimmi. (*)