POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengurangi kegiatan seremonial dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Babel Fery Aprianto, menyatakan, kebijakan efisiensi anggaran juga merupakan amanat dari pemerintah pusat.
"Ini juga bukan arahan dari internal pemprov, tetapi arahan Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: Kemendagri Evaluasi APBD 2026, Pangkalpinang Harus Kejar Tambahan PAD Rp24 Miliar
Menurut Fery, upaya pengetatan anggaran lewat evaluasi serta menghentikan kegiatan yang dinilai minim asas manfaat, seperti acara seremonial.
Anggaran kegiatan seremonial dan minim outcome dialihkan atau dialokasikan ulang buat program yang menyentuh dan berdampak kepada masyarakat luas.
"Sejak awal 2026, ada kurang lebih Rp70 miliar yang disesuaikan. Itu merupakan efisiensi pertama yang kami lakukan," ucap Fery.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel Yunan Helmi, mengatakan, pemprov mencatat penghematan perjalanan dinas senilai Rp38 miliar.
Nominal tersebut selama periode setahun kepemimpinan Gubernur Babel Hidayat Arsani sejak dilantik pada 17 April 2025 lalu hingga Mei 2026.
Penghematan berasal dari efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp18 miliar pada periode Maret 2025 hingga 31 Desember 2025.
"Kemudian, pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Mei 2026 sebesar Rp20 miliar," kata Yunan.
Menurutnya, langkah penghematan anggaran tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kondisi fiskal daerah agar tetap sehat dan tepat sasaran.
Baca juga: TPA Darurat Meluber ke Tanggul Laut Buku Limau, Pemdes Harapkan Solusi di Tengah Efisiensi Anggaran
Pemprov Babel juga bakal memperketat pelaksanaan perjalanan dinas ke depan.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari staf hingga pejabat eselon II, diwajibkan memperoleh izin dari kepala daerah sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
"Kami ingin memastikan perjalanan dinas benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi daerah, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan," ucap Yunan. (*)
