TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Selain membahas pengembangan kampus Univestias Borneo Tarakan (UBT) di Tanjung Selor, Komisi IV DPRD Kaltara membahas alokasi anggaran beasiswa pendidikan tahun 2026 yang kini hanya tersisa Rp 5 miliar akibat efisiensi anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah mengungkapkan, anggaran Rp 5 miliar ini dialokasikan untuk program beasiswa khusus melalui kerja sama Pemprov Kaltara dengan tiga perguruan tinggi di Kalimantan Utara. Yakni UBT, Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Kaltara (Unikaltar). 

Persoalan anggaran beasiswa ini  menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kaltara, karena terdapat perbedaan penyampaian antara saat pembahasan anggaran dengan laporan yang diterima pada pembahasan LKPJ.

Dikatakan Syamsuddin Arfah, sebelumnya sempat ada pembahasan anggaran beasiswa di tiga perguruan tinggi di Kalimantan Utara sampai Rp15 miliar. Namun karena kondisi APBD Pemprov Kaltara tidak sehat alias sedang tidak baik-baik saja. Posisi defisitnya Kaltara cukup besar dan dipangkas menjadi Rp 5 milliar. Apalagi ia masuk dalam tim banggar, sehingga mengetahuinya. 

Baca juga: Komisi IV DPRD Kaltara Bahas Pengembangan Kampus UBT di Tanjung Selor, Sebagai Pusat Penelitian

"Sehingga saya lihat itu mungkin yang jadi acuan oleh Pemprov Kaltara untuk tidak memberikan (beasiswa Rp15 miliar). Karena mau memberikan, dananya diambil darimana," ungkapnya.

Menurut Syamsuddin Arfah, dua kali Kesra menyampaikan ke Komisi IV DPRD Kaltara. Dimana pada  saat asistensi pembahasan anggaran, Pihaknya mendapat penjelasan dari Kesra dari total Rp 5 miliar, sekitar Rp 3 miliar lebih diperuntukkan untuk beasiswa kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan tiga perguruan tinggi. Yakni Unikal, UBT dan UT.

Sedangkan sisanya direncanakan masih tersedia untuk beasiswa yang dibuka untuk umum. Namun, saat pembahasan LKPJ pada Mei lalu, informasi yang diterima berubah.

"Pada saat kami buat pansus untuk LKPJ, mereka sampaikan Rp 5 miliar itu habis untuk MOU. Inilah yang akan kami follow up dalam bentuk rapat," jelasnya.

Ia menungkapkan, dari Rp 5 miliar itu tidak lagi dibuka untuk jalur umum dalam kondisi ekonomi saat ini. Diketahui beasiswa ada dibuka dua jalur. Jalur umum dan jalur khusus (kuota). Jalur khusus melalui seleksi oleh pihak kampus dan ada kuota ditetapkan.

Syamsuddin Arfah mengatakan, pada saat  pertemuan kemarin pihaknya dalam kapasitas hanya melihat dari sisi LKPJ dan bukan dalam konteks lebih luas.  Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltara akan kembali memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai perubahan alokasi tersebut.

"Nah makanya nanti kita akan adakan pertemuan kembali yang akan kita follow up. Nanti wartawan akan kita undang," tegasnya.

Baca juga: Ratusan Pelajar Tarakan Terima Beasiswa PIP, Wali Kota Khairul Titip Pesan

Ia melanjutkan lagi,  bukan tidak transparan, tapi mungkin ada beberapa hal yang menurutnya informasi  belum tersampaikan utuh.

"Begitu sih. Karena buktinya koordinasinya tetap jalan. Jadi bukan transparan atau tidak transparan, kalau saya mungkin belum tersampaikan saja secara utuh," jelasnya.

Disinggung kembali dan awak media juga mempertegas mengapa setelah dipangkas anggaran tersisa Rp5 miliar dari total Rp15 miliar. Apakah tidak ada opsi lain saat pemangkasan anggaran dari sektor lain dan tidak mengorbankan anggaran beasiswa pendidikan.

Sementara kemarin aksi demo mahasiswa terjadi salah satunya dipicu adanya pemangkasan anggaran beasiswa yang cukup besar dan besar juga harapan mahasiswa anggaran beasiswa nominalnya tetap dipertahankan. 

Syamsuddin menjelaskan, Komisi IV DPRD Kaltara tetap menjadikan atensi untuk beasiswa, termasuk BPJS untuk pekerja rentan. Itu yang dijaga dann diupayakan oleh pihak Komisi IV.

 Tetapi pasca penyelesaian anggaran ternyata memang kondisi saat ini memang sedang tak  baik-baik saja.

" Nah tersampaikanlah sama kita. Dan baru kami juga mendapatkan informasi lagi utuh setelah ini malah makin besar. Ada beberapa hal, yang itu rencana mau dibayarkan ke pemerintah provinsi dari pusat yang saya katakan tadi dalam bentuk DAU, tapi ternyata itu belum ditransfer saat ini," bebernya.

Sehingga backbone, sebagaimana dalam paparan ia jelaskan, hanya ada di PAD. Sedangkan PAD juga nantinya akan terbagi-bagi lagi. 

"Tapi ini juga akan terjawablah nanti pada saat kita pertemuan berikutnya. Nanti kami akan undang, enggak apa-apa nanti didiskusikan. Wartawan juga kita undang supaya ini lebih terbuka," ungkapnya.

Komisi IV DPRD Kaltara juga baru mengetahui adanya dua skema beasiswa yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kaltara, yakni Beasiswa Kaltara Unggul dan beasiswa khusus melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

"Kami juga baru tahu juga kan dengan pertemuan hari ini bahwa ternyata beasiswa ini ada dua, Beasiswa Kaltara Unggul dan beasiswa khusus. Tadi disampaikan yang muncul ini baru beasiswa khusus. Mereka juga masih dalam bentuk MOU yang sifatnya besar," ujarnya.

Untuk beasiswa khusus,  jumlahnya itu kuotanya  300 mahasiswa. 

"Nah bagaimana perkembangannya nanti kita akan lihat di berikutnya," katanya.

Kemudian lanjutnya untuk jalur umum ia meyakini itu adalah beasiswa unggul. Nanti akan ditanyakan lagi pihaknya dalam pertemuan lanjutan spesifiknya.

Terkait kemungkinan dibukanya kembali beasiswa jalur umum, pihaknya masih akan melakukan diskusi kembali. Karena mengingat pondasi keuangan Kaltara saat ini tidak baik saja.

"Kalau memang ada peluangnya tidak apa nanti kita buka," pungkasnya. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah