Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akhirnya buka suara dan membantah keterlibatan kementeriannya terkait isu miring pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang viral di media sosial.

Baca juga: Fakta di Balik Video Viral Koperasi Merah Putih di Tanggamus, Bukan di Lokasi Terpencil

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Isu pengadaan bernilai fantastis ini mencuat setelah ditanyakan secara langsung oleh anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Mufti Anam, yang menilai anggaran tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga pasar.

"Soal kipas angin ini saya tidak tahu. Kalau pengadaannya, itu bukan dari kami, Pak," bantah Menkop Ferry di hadapan anggota dewan, dilansir kompas.com.

Meski menyatakan kementeriannya tidak terlibat, Ferry sempat berspekulasi mengenai jenis kipas angin yang dimaksud dalam isu tersebut.

Menurutnya, terdapat jenis kipas industri yang harganya memang sangat tinggi.

"Saya tidak tahu persisnya. Tetapi sebagai gambaran, kalau model kipas anginnya seperti tipe Imatsu MDF, itu harganya di e-commerce bisa mencapai Rp11.465.000 per unit," dalih Ferry.

Sebelumnya, Mufti Anam mencecar Menkop Ferry lantaran tidak menemukan satu pun informasi resmi dari pemerintah mengenai proyek tersebut.

Mufti bahkan sempat membandingkan spesifikasi dan harga pasar untuk menunjukkan adanya kejanggalan dalam taksiran anggaran Rp1 juta per unit kipas angin tersebut.

"Kalau dicek di e-commerce, harga kipas angin berdiri merek terkenal saja berkisar Rp300.000-an untuk pembelian satuan."

"Jika pemerintah membeli dalam jumlah massal hingga 1,8 juta unit, logikanya harga per unit bisa jauh lebih murah dari itu," cecar Mufti dalam rapat tersebut.

Guna mencegah munculnya kecurigaan publik di masa mendatang, Menkop Ferry menegaskan pentingnya sistem informasi manajemen dalam program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia berjanji seluruh proses perencanaan, pengadaan, hingga implementasi program nantinya akan dimuat dalam sebuah dashboard digital yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.