TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Beradar video viral yang mengungkap aktivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hanya mampu meraih untung bersih Rp 78.000 dalam 6 bulan. 

Hal itupun menjadi sorotan di tengah polemik besarnya modal yang diberikan untuk operasional koperasi program pemerintah itu yang mencapai Rp 3 miliar/koperasi. 

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam pun mempertanyakan hal itu dalam rapat Komisi VI DPR dengan Kementerian Koperasi pada Rabu (15/7).

Dengan angka itu, menurut dia, hal itu berarti untung bersih yang KDKMP itu didapat hanya 0,0026 persen dari modal yang digelontorkan.

"Yang sedang heboh Pak Menteri, kita tahu bahwa salah satu koperasi Desa Merah Putih untung bersihnya hanya Rp 78.000," katanya, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVR Parlemen. 

"Bayangkan, modal Rp3 miliar, untung bersihnya Rp 78.000. Hanya 0,0026 persen dari Rp 3 miliar Pak Menteri," sambungnya.

Mufti menggarisbawahi, untung itu bukan untung per hari. Sehingga, ia merasa perlu menanyakannya langsung kepada Menkop Ferry Juliantono. 

"Bahkan njenengan (Anda-Red) tahu itu bukan untung per hari loh, Rp 78.000 setelah kami baca lebih detail, bukan untung per bulan. Untung 6 bulan selama dia berdiri Pak Menteri," tukasnya. 

Menanggapi hal itu, Ferry membenarkan adanya koperasi yang mengalami hal itu. Koperasi yang dimaksud itu adalah KDKMP di Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Jadi, ada beberapa teman-teman dari anggota Komisi VI tadi yang menyampaikan juga, ramai contoh kasus yang pendapatannya cuma Rp 78.000 itu. Itu memang Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai yang didirikan secara mandiri oleh pengurus," jelasnya.

Ia mengakui, pihaknya belum melakukan studi untuk pembangunan koperasi di kelurahan-kelurahan yang terletak di wilayah kota besar, seperti Jakarta, karena ada model bisnis dan feasibility study yang berbeda dengan yang dibangun di kota kecil. "Sehingga memang ada perbedaan," ujarnya.

Ferry menuturkan, Kemenkop akan membuat prototype atau purwarupa khusus untuk KDKMP yang berada di wilayah kota besar.

Namun, pembangunan KDKMP memprioritaskan pembangunan fisik yang sesuai dengan prototype standar yang sudah ditentukan.

"Dalam waktu dekat, kami akan membangun prototipe yang khusus untuk di kelurahan di kota-kota besar dengan model bisnis dan feasibility study yang berbeda," tutur politikus Partai Gerindra itu.

"Tetapi, kami memang kemarin prioritas pertamanya adalah membangun badan hukum dan bangunan fisik, gudang kelengkapannya di desa-desa dengan prototipe luas tanah yang memang kami tentukan," sambungnya. (Tribunnews/Rizki A)