TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp603.201.000 kepada tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Magelang. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan partai, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, serta mendukung terciptanya demokrasi yang sehat, transparan, dan berkualitas.
Adapun rincian bantuan yang diterima masing-masing partai meliputi PDI Perjuangan sebesar Rp187.613.000, PKS Rp99.551.000, PKB Rp87.659.000, Partai Demokrat Rp73.773.000, Partai Gerindra Rp64.196.000, Partai Golkar Rp48.709.000, serta Partai Hanura Rp41.700.000.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Magelang, Agus Satiyo Hariyadi, mengatakan seluruh partai politik penerima bantuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lolos proses verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bantuan keuangan ini diberikan setelah seluruh partai politik memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi sesuai regulasi yang berlaku," ujar Agus.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat fungsi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Tujuan bantuan ini adalah memperkuat kelembagaan partai politik. Kami berharap dana ini dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, kaderisasi, serta memperkuat fungsi partai sebagai penyalur aspirasi masyarakat," katanya.
Agus menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, penggunaan bantuan keuangan partai politik dialokasikan sebesar 60 persen untuk kegiatan pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional sekretariat partai.
"Dana bantuan ini penggunaannya telah diatur secara jelas, yaitu 60 persen untuk pendidikan politik seperti literasi politik, sosialisasi kebangsaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan 40 persen digunakan untuk mendukung operasional sekretariat partai," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
"Partai politik adalah pilar demokrasi. Melalui partai politik, aspirasi masyarakat dihimpun, diperjuangkan, dan disalurkan dalam proses pembangunan daerah maupun nasional," ujar Damar.
Ia mengingatkan agar bantuan keuangan yang diberikan pemerintah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya berharap bantuan ini dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Gunakan dana ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan partai serta memperkuat peran partai dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.
Damar juga berharap partai politik terus meningkatkan kualitas pendidikan politik kepada masyarakat sehingga mampu mendorong tumbuhnya partisipasi publik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Melalui penyaluran bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Magelang berharap partai politik semakin profesional dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
