TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Kekeringan yang mulai terjadi memaksa para petani di Jawa Tengah berjuang demi menyelamatkan lahan pertanian mereka dari ancaman gagal panen. 

Di Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran, seorang petani bernama Sugeng harus berjalan kaki memanggul jeriken sejauh satu kilometer melewati jalan setapak hanya untuk menyiram tanaman jagung dan kacang di lahan seluas 1,5 hektare miliknya.

Aktivitas bolak-balik mengambil air dari sumur ini dilakukannya hingga 25 kali setiap hari sejak pagi hingga siang. 

Fenomena serupa dialami Narto, petani jagung lain yang bahkan harus menggendong jeriken air dan bolak-balik hingga 50 kali dalam sehari dari sumur yang berjarak 100 meter dari ladangnya. 

"Saat ini sedikit-sedikit masih mencukupi. Tapi kalau sampai panen ya enggak mencukupi," keluh Sugeng, beberapa waktu lalu. 

Para petani menyadari debit air sumur ladang mereka akan habis sebelum masa panen tiba.

Jika sumur mengering, mereka tidak memiliki pilihan selain membeli air bersih dari armada tangki swasta seharga Rp 150.000 per tangki.

Nilai tersebut dinilai sangat membebani biaya produksi karena volume satu tangki hanya cukup untuk satu kali penyiraman saja. 

Dampak ancaman kekeringan di Blora tahun ini diproyeksikan melonjak signifikan dibanding periode sebelumnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora memetakan, 149 desa dan kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan kini berstatus siaga bencana.

Jumlah wilayah berpotensi krisis ini meningkat dari data tahun lalu yang mencatat 139 desa. 

Sekretaris BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, mengungkapkan dari total 16 kecamatan di Blora, hanya Kecamatan Kradenan yang dipastikan aman karena secara historis memiliki sumber daya air stabil dan bebas dari catatan kekeringan.

Sebaliknya, kecamatan lain justru mengalami perluasan titik rawan baru. 

"Tahun 2024 Todanan belum masuk. Tahun 2025 kemarin kan kemarau basah. Tahun ini ada tiga desa yang dipetakan yang ada di Todanan karena ada beberapa dukuh yang ternyata mengalami kekeringan, tetapi sebelumnya belum terlaporkan," jelas Mulyowati. 

BPBD Blora menetapkan Kecamatan Jati dan Kunduran sebagai wilayah prioritas utama penanganan bencana.

Kedua kawasan tersebut dipetakan rawan mengalami kekeringan lebih awal. 

Kendati peta risiko meluas dan diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus, BPBD mencatat sejauh ini belum ada pengajuan resmi dari warga terkait distribusi air bersih kedaruratan.

Jika status dinaikkan menjadi tanggap darurat, jumlah wilayah terdampak di Blora diperkirakan bisa membengkak hingga lebih dari 160 desa. 

Rotasi tanaman

Sementara itu, di Kabupaten Klaten, sejumlah petani mengubah jenis tanaman atau merotasi tanaman sebagai langkah menghadapi musim kemarau.

Petani pada musim tanam (MT) pertama dan kedua tahun ini menaman padi.

Namun, pada musim tanam ketiga, mereka memilih menanam tanaman palawija seperti jagung atau tembakau yang tidak rakus air.

"Sungai di desa kami sudah kering, makanya kami tanam jagung atau tembakau yang irit air," ujar petani sekaligus Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Joko Lasono. kepada Tribun Jateng, Selasa (14/7/2026).

Menurut Joko, kondisi desanya yang berjarak 17 kilometer dari Gunung Merapi, hampir setiap tahun alami kekeringan.

Oleh karena itulah, para petani sudah melakukan antisipasi seperti membuat sumur dangkal setiap satu patok sawah atau sekitar satu hingga dua hektare.

Sementara, luasan lahan pertanian di desa itu mencapai 150 hektare.

"Cuma ya itu tetap mengeluarkan biaya genset untuk sedot air, per jam sampai Rp 150 ribuan. Untuk mengairi lahan yang ditanami palawija butuh waktu sejam dua jam," ungkap Joko.

Kendati harus mengeluarkan biaya tambahan, para petani tidak memiliki pilihan lain. Kondisi tersebut juga menjadi alasan petani Klaten enggan menanam padi saat kemarau.

"Kalau tanam padi, kami butuh mengairi seminggu 2-3 kali, bisa dihitung biaya itu, berbeda dari tanam jagung atau tembakau, irit air, paling seminggu cukup 1 kali," terangnya.

Kondisi serupa diungkapkan Kades Bawak, Kecamatan Cawas, Klaten, Ponidi. Ia menyebut, ada sekitar 40 hektare lahan sawah di desanya beralih ke tanaman palawija.

Meskipun demikian, 40 hektare sisanya masih berupa tanaman padi.

"Kami mengandalkan sumur dalam, ada pula yang mengambil air dari Sungai Dengkeng dan Rowo Jombor," katanya.

Asuransi pertanian

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares mengatakan, telah mendapatkan sejumlah laporan dari beberapa daerah di antaranya Rembang, Wonogiri, dan Blora, sawahnya telah alami kekeringan. 

Meskipun telah mendapatkan laporan itu, ia belum bisa mendapatkan data detail luasan lahan sawah yang terdampak. 

Namun, sebagai langkah antisipasi gagal panen saat kekeringan di lahan pertanian Jateng, pihaknya telah menyediakan asuransi gagal panes bagi lahan pertanian seluas 10.400 hektare.  

Layanan asuransi ini tersedia di 30 Kabupaten/kota di Pemprov Jateng. 

Bagi petani yang gagal panen akibat kekeringan, kata Frans, tinggal lapor ke petugas penyuluh pertanian terdekat.

"Ya kami sediakan asuransi tersebut dengan syarat 75 persen dari luasan sawah akan diganti, tetapi sampai sekarang belum ada yang akses petani gagal panen karena kekeringan," jelas Frans, Selasa (14/7/2026).

Frans menilai, belum ada laporan luasan gagal panen akibat kekeringan karena petani Jateng sudah mengantisipasi hal itu dengan mengubah jenis tanaman.

Sejauh pantauannya, para petani mengubah lahan sawah menjadi tanaman palawija atau tembakau yang irit air. 

"Kemudian lahan yang mengandalkan irigasi di Jateng sebesar 74 persen, sisanya 26 persen memang tadah hujan," terangnya. 

Walaupun para petani telah mandiri, pihaknya tetap melakukan sejumlah bantuan kepada para petani untuk hadapi musim kekeringan, mulai dari memastikan stok air di lima waduk besar di Indonesia mencukupi untuk pertanian hingga menata irigasi. (M Iqbal Shukri/Iwan Arifianto)