TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gianyar, Bali terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial pemerintah agar lebih efektif, informatif, interaktif, dan terintegrasi dengan layanan pemerintahan digital.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni studi banding ke Diskominfo Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 16 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Gianyar, Ni Luh Made Astiti, dan diterima langsung Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Roem, beserta jajaran.

Baca juga: Wakapolres Gianyar Sidak Pelayanan Satpas SIM, Soroti Profesionalisme dan Kenyamanan Masyarakat

Studi banding ini dilakukan untuk mempelajari tata kelola informasi digital, keterbukaan informasi publik, serta strategi komunikasi pemerintah yang adaptif di era digital.

Salah satu hal yang menjadi perhatian rombongan Gianyar adalah pengelolaan media sosial Pemerintah Kota Makassar yang dinilai aktif, interaktif, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Dalam pemaparannya, Muhammad Roem menjelaskan berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot Makassar dalam mengelola komunikasi publik.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Wamen PANRB Hingga KSP Tinjau MPP Gianyar Bali, Dudung: Bisa Jadi Inspirasi Daerah Lain

Selain itu, Diskominfo Gianyar juga mempelajari pola kolaborasi Pemkot Makassar dengan insan pers. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya bermitra dengan media massa, tetapi juga melibatkan organisasi media dan komunitas pengelola media sosial dalam menyebarluaskan informasi.

Saat ini, lebih dari 30 perwakilan media dan pengelola informasi digital rutin berkolaborasi bersama Diskominfo Kota Makassar.

Rombongan juga diperkenalkan dengan aplikasi layanan publik LONTARA+, platform digital yang menjadi kanal resmi Pemerintah Kota Makassar untuk menerima pengaduan, aspirasi, saran, dan masukan masyarakat.

Melalui aplikasi tersebut, setiap laporan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Tak hanya itu, Diskominfo Kota Makassar juga memiliki tim internal yang menangani seluruh proses produksi konten komunikasi pemerintah, mulai dari perencanaan, pengambilan materi, penyuntingan hingga publikasi di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube.

Konten yang dipublikasikan tidak hanya berisi informasi pembangunan, tetapi juga edukasi publik, sosialisasi kebijakan, serta literasi digital.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Gianyar, Ni Luh Made Astiti, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai inovasi komunikasi publik yang telah diterapkan Kota Makassar.

"Melalui studi banding ini kami memperoleh banyak referensi mengenai tata kelola informasi publik, pengelolaan media sosial pemerintah, pelayanan pengaduan masyarakat, hingga pola kolaborasi dengan media. Berbagai praktik baik yang sesuai tentu akan menjadi bahan evaluasi dan dapat diadaptasi di Kabupaten Gianyar," ujarnya.

Astiti menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan media massa menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi publik.

Menurutnya, dukungan media sangat penting agar setiap kebijakan, program pembangunan, maupun pelayanan pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Melalui studi banding ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen terus meningkatkan kualitas komunikasi publik yang profesional, transparan, dan responsif, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi resmi dan terpercaya serta terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. (*)