Oleh : Mulawarman
Jurnalis Senior
TRIBUN-TIMUR.COM - Tulisan saya sebelumnya mempertanyakan keberanian DPP Partai Golkar yang enggan memberi ruang kepada generasi baru di Sulsel.
Kali ini tentang peristiwa menjelang Musda Golkar Sulawesi Selatan 2026 justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Etika atau moral politik telah tumbang di tubuh partai itu Golkar Sulsel.
Munafri Arifuddin dan Andi Ina Kartika Sari sesungguhnya adalah dua figur yang paling layak memimpin DPD I Golkar Sulawesi Selatan.
Keduanya merupakan kepala daerah hasil kontestasi demokrasi, kader murni Golkar, dan sama-sama membawa kemenangan bagi partai di wilayahnya.
Dalam logika organisasi, sulit mencari legitimasi yang lebih kuat dibanding kader yang berhasil memenangkan pertarungan politik sekaligus memimpin pemerintahan.
Dalam tubuh Golkar terdapat Istilah "loyal, tanpa celah, dedikasi" yang sering disebut dengan singkatan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela). Nah kedua kader muda ini sangat memenuhi istilah tersebut.
Sayangnya, kelayakan kedua tokoh muda Golkar itu tidak menjadi ukuran utama dalam politik pragmatisme Golkar di Sulsel.
Salah satu faktor yang membuat Munafri dan Andi Ina akhirnya tersisih adalah sikap pragmatis sebagian Ketua DPD II Golkar sebagai pemilik suara dalam Musda.
Mereka adalah pihak yang sejak awal menentukan arah regenerasi, tetapi pada akhirnya pula menjadi aktor yang membelokkannya.
Publik tentu masih mengingat bahwa pada 2025 sebanyak 22 Ketua DPD II Golkar kabupaten/kota telah menyerahkan surat dukungan kepada Munafri Arifuddin sebagai syarat pencalonan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.
Dukungan itu bukan datang dari Jakarta, melainkan lahir dari aspirasi daerah. Secara matematis, politik, dan organisatoris, Munafri saat itu berada di posisi paling kuat untuk menjadi suksesor kepemimpinan Golkar Sulsel.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Andi Ina Kartika Sari juga menguat sebagai calon alternatif.
Kehadiran dua kader muda ini justru menghadirkan harapan baru.
Siapa pun yang terpilih, Golkar Sulawesi Selatan tetap dipimpin oleh generasi yang memiliki rekam jejak, energi, dan legitimasi elektoral.
Yang menarik, hubungan Munafri dan Andi Ina tidak pernah memperlihatkan rivalitas yang destruktif.
Keduanya justru dipahami memiliki komitmen yang sama yakni hendak menjadikan Musda sebagai momentum regenerasi dan awal kebangkitan kembali Golkar di Sulawesi Selatan.
Kompetisi dipandang sebagai mekanisme organisasi, bukan permusuhan politik.
Namun, arah itu berubah ketika terbit keputusan dari DPP Golkar yang terkesan secara tersurat mengambil alih dinamika yang sebelumnya telah terbuang secara elegan dari bawah.
Dalam waktu singkat, dukungan yang semula diberikan kepada Munafri maupun Andi Ina bergeser.
Aspirasi DPD II mendadak kehilangan makna saat berhadapan dengan kepentingan elit.
Pada situasi inilah kritik layak diarahkan, bukan hanya kepada DPP Golkar, tetapi juga kepada para Ketua DPD II.
Sebab, apa arti sebuah surat dukungan jika dapat berubah hanya karena kepentingan elit yang mengubah arah angin?
Lalu untuk apa kader diminta membangun konsolidasi dan mengumpulkan dukungan tetapi kemudian diabaikan secara tak bermoral?
Sikap Munafri setelah mengetahui banyak dukungan beralih justru memperlihatkan pelajaran politik yang menarik.
Ia tetap mengundang para Ketua DPD II yang pernah menyatakan dukungan kepadanya.
Bukan untuk meminta mereka kembali, bukan pula untuk menekan agar tetap bertahan, melainkan untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin menarik dukungannya secara terbuka dan bermartabat.
Munafri telah pertontonkan etika politik.
Artinya jika dukungan diberikan secara baik-baik, maka mencabutnya pun semestinya dilakukan secara baik-baik.
Politik tidak hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal menjaga kehormatan dalam setiap keputusan.
Ironisnya, dari 22 Ketua DPD II yang pernah menyatakan dukungan, hanya dua yang hadir memenuhi undangan tersebut. Selebihnya memilih tak hadir.
Peristiwa ini pun tentu akan menjadi catatan bagi masyarakat atau publik.
Bagaimana akan mempercayai proses demokrasi sementara mereka justru pertontonkan sikap politik yang tak bermoral dan beretika?
Berbicara soal Deskresi. Tentu DPP memiliki hak diskresi. Dalam sejarah Golkar, diskresi bukanlah hal baru.
Musda Golkar Sulawesi Selatan tahun 2020 pun diwarnai dinamika serupa hingga akhirnya melahirkan kompromi politik.
Namun, hak diskresi seharusnya menjadi jalan keluar terakhir, bukan instrumen yang mengabaikan aspirasi kader di daerah.
Musda Golkar Sulawesi Selatan 2026 akhirnya berpotensi kehilangan substansi terpentingnya: regenerasi.
Dua figur yang seharusnya menjadi simbol masa depan partai—Munafri Arifuddin dan Andi Ina Kartika Sari—justru tersisih dari panggung yang semestinya mereka isi.
Tapi Musda Golkar yang akan berlangsung Sabtu pekan ini, tentu tetap akan memilih seorang ketua.
Tetapi pertanyaan, apakah partai ini sedang memilih pemimpin masa depan? Atau pemimpin masa lalu yang sebanyaknya masa telah lewat.
