SURYA.CO.ID SURABAYA – Indonesia dianugerahi potensi energi surya yang sangat besar. Berada di wilayah tropis dengan intensitas penyinaran matahari yang relatif stabil sepanjang tahun, berbagai kajian memperkirakan potensi energi surya nasional mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW), menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia.
Ironisnya, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang telah terpasang hingga saat ini baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).
Kesenjangan yang sangat lebar antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi soal ketersediaan sumber daya alam.
Persoalan utamanya adalah bagaimana mengubah potensi itu menjadi investasi, industri, dan akhirnya menjadi daya saing ekonomi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) bahkan mencatat sekitar 166 GW dari potensi tersebut layak dikembangkan secara ekonomi, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono, usai menjadi pembicara dalam panel "Tactical Steps to Meet the Clean Energy Demand of the Industrial Sector" pada Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Sanur, Bali, 14–16 Juli 2026.
Baca juga: Pemkab Lamongan Dukung Pemanfaatan Energi Terbarukan, PLTS Jadi Pionir Ramah Lingkungan
Forum yang digelar IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut mempertemukan pemerintah, investor, pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas percepatan pengembangan energi surya nasional.
Menurut Didik, diskusi mengenai energi di Indonesia kini telah memasuki babak baru. Jika sebelumnya perdebatan masih berkisar pada penting atau tidaknya energi terbarukan, kini hampir seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa transisi energi merupakan kebutuhan strategis.
"Investor tidak lagi hanya bertanya tentang harga listrik. Mereka juga ingin mengetahui dari mana listrik tersebut berasal, seberapa rendah emisi yang dihasilkan, dan apakah pasokan energi tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang," katanya.
Perubahan tersebut dipicu semakin kuatnya tuntutan global melalui komitmen RE100, penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, meningkatnya standar Environmental, Social, and Governance (ESG), hingga tuntutan konsumen terhadap produk rendah karbon.
Akibatnya, energi bersih kini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pembangunan industri, melainkan menjadi salah satu syarat utama menarik investasi global.
Didik mengapresiasi target Presiden Prabowo Subianto membangun 100 GW PLTS sebagai bagian dari strategi menuju ketahanan energi nasional. Tahap awal pengembangannya sekitar 17 GW yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$71,3 miliar.
Baca juga: Produksi Energi Hijau PLN Nusantara Power Lampaui Target 14,7 Persen
Namun menurutnya, target sebesar itu harus diiringi peta jalan yang rinci.
"Target adalah arah. Roadmap adalah cara mencapainya. Tanpa roadmap yang jelas, target berpotensi menjadi angka yang menginspirasi, tetapi sulit diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dibangun, dibiayai, dioperasikan, dan dimanfaatkan industri maupun masyarakat."
Ia menilai tantangan Indonesia bukan lagi sekadar membangun pembangkit listrik tenaga surya, tetapi menciptakan ekosistem yang menghubungkan pembangkit, jaringan transmisi, industri, pembiayaan, hingga kepastian regulasi dalam satu sistem yang terintegrasi.
Persoalan pertama adalah ketersediaan lahan. Pembangunan PLTS darat membutuhkan sekitar 1–1,5 hektare untuk setiap 1 MW kapasitas. Artinya, apabila sebagian besar target 100 GW dibangun melalui skema tersebut, kebutuhan lahannya dapat mencapai 100 ribu hingga 150 ribu hektare.
Sementara pusat konsumsi listrik terbesar justru berada di kawasan industri yang hampir seluruh lahannya telah terisi.
PLTS atap dinilai dapat menjadi solusi, tetapi kapasitasnya tetap terbatas. Tidak semua bangunan industri dirancang menopang beban panel surya, sementara kebutuhan listrik sektor manufaktur jauh melampaui kemampuan sistem rooftop.
Karena itu, menurut Didik, pembangunan ground-mounted solar, floating solar, rooftop solar, hingga PLTS di luar pusat beban harus dipandang sebagai satu sistem yang saling melengkapi.
Selain lahan, Indonesia juga menghadapi tantangan pembangunan jaringan transmisi karena lokasi potensi energi surya tidak selalu berada di dekat pusat konsumsi listrik.
"Tidak ada transisi energi tanpa transmisi."
Menurutnya, pembangunan jaringan listrik harus menjadi investasi strategis yang sama pentingnya dengan pembangunan pembangkit.
Didik juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi, mulai dari mekanisme power wheeling, pembelian listrik hijau, Renewable Energy Certificate (REC), perdagangan karbon hingga penyederhanaan perizinan.
Baginya, investor global tidak kekurangan modal. Yang mereka tunggu adalah kepastian kebijakan.
Sebagai solusi, Didik mengusulkan lima agenda utama Roadmap 100 GW, yakni roadmap spasial pengembangan PLTS, roadmap pembangunan jaringan transmisi, roadmap regulasi, roadmap industrialisasi industri pendukung energi surya, serta roadmap penciptaan permintaan listrik hijau dari kawasan industri, pusat data, kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, bandara hingga kendaraan listrik.
Ia juga menilai kawasan industri memiliki posisi strategis karena bukan hanya menjadi konsumen listrik terbesar, tetapi juga dapat menjadi motor percepatan pemanfaatan energi bersih melalui sistem utilitas bersama dan manajemen energi terintegrasi.
Di akhir paparannya, Didik menegaskan Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sinar matahari.
"Indonesia tidak membutuhkan target yang lebih besar. Indonesia membutuhkan peta jalan yang lebih rinci."
Menurutnya, keberhasilan transisi energi tidak ditentukan oleh besarnya target pembangkit, melainkan kemampuan membangun seluruh ekosistem pendukungnya.
"Indonesia tidak pernah kekurangan matahari. Yang masih kita butuhkan adalah keberanian untuk menghilangkan bottleneck yang menghalangi cahaya itu menjadi kekuatan ekonomi bagi bangsa."
