Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan pendataan penyandang disabilitas menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan inklusif serta tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palu yang diwakili Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Infrastruktur, Moh Fahri, saat membuka kegiatan Internalisasi Tools Pendataan Disabilitas di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan diinisiasi Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation itu bertujuan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palu dalam menghadirkan data penyandang disabilitas yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Baca juga: Penyandang Disabilitas di Palu Disiapkan Masuk Dunia Kerja Lewat Program Pelatihan

Dalam sambutannya, Moh Fahri mengatakan kualitas pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat.

"Kota inklusif adalah kota yang memastikan setiap warganya memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, ruang-ruang sosial, hingga keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan," ujarnya.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Palu terus memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Menurutnya, melalui Program EMPOWER-IN, Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation berkolaborasi dengan Pemkot Palu menjalankan Program Penggerak Muda Inklusif Disabilitas sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Namun, Fahri menilai seluruh kebijakan tersebut harus didukung oleh data yang valid.

"Pendataan ini menjadi langkah awal. Dari data tersebut kita mengetahui apa kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas sehingga program disusun benar-benar tepat sasaran," katanya kepada TribunPalu.com usai kegiatan.

Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan keterampilan hingga pemagangan di perusahaan maupun lembaga yang ada di Kota Palu.

Selain itu, Pemkot Palu juga terus meningkatkan penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas.

Fahri menyebut sejumlah pedestrian di Kota Palu telah dilengkapi guiding block bagi penyandang disabilitas netra, sementara beberapa puskesmas dan kantor pemerintahan telah memiliki jalur landai (ramp) untuk mempermudah akses layanan.

"Ke depan, seluruh pembangunan fasilitas pelayanan publik, kantor pemerintahan, ruang terbuka hijau, hingga pembangunan baru di tingkat kelurahan akan kami dorong agar menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Palu Dorong Pelaku Usaha Siapkan Fasilitas Ramah Disabilitas

Sementara itu, Manager SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mombine, Fiani Risky, mengatakan kegiatan internalisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai penggunaan tools assessment yang akan diterapkan dalam pendataan penyandang disabilitas di Kota Palu.

Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya dimanfaatkan untuk memperbarui basis data, tetapi juga menjadi dasar penentuan peserta Program Penggerak Muda Inklusi Disabilitas.

"Kami juga ingin memastikan pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan hingga OPD memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas agar pelayanan publik semakin inklusif," kata Fiani.

Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.(*)