TRIBUNPALU.COM, PALU – Penyandang disabilitas di Kota Palu disiapkan untuk memasuki dunia kerja melalui program pelatihan keterampilan akan difasilitasi pemerintah berdasarkan kebutuhan masing-masing individu.

Program tersebut diawali dengan pendataan terpadu penyandang disabilitas melalui sosialisasi internalisasi tools pendataan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Palu, Jl  Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Sakawa Peace Foundation, NRL Indonesia, Yayasan Sikola Mombine, dan Forum Madamba Rara Kota Palu. Sosialisasi diikuti camat dan lurah se-Kota Palu.

Baca juga: Pemkot Palu Dorong Pelaku Usaha Siapkan Fasilitas Ramah Disabilitas

Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Moh Fahri, mengatakan pendataan menjadi langkah awal untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas sehingga program yang disusun pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas sebelum mereka mengikuti program pemagangan di berbagai perusahaan maupun lembaga di Kota Palu.

"Dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas. Misalnya mereka ingin bekerja di perusahaan atau tempat-tempat tertentu untuk beraktivitas, maka kita siapkan pelatihannya," kata Fahri.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palu sekaligus implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga terus memperluas pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas di berbagai fasilitas publik.

Sejumlah pedestrian di Kota Palu kini telah dilengkapi jalur pemandu (guiding block) bagi penyandang disabilitas netra.

Jalur landai juga tersedia di sejumlah puskesmas dan kantor pemerintahan untuk memudahkan akses layanan publik.

Baca juga: Ketua Fraksi Hanura Morut Desak Evaluasi Keseriusan Tindak Lanjut RDP SPAM IKK Petasia

"Di kantor Kecamatan Palu Selatan, Tawaili, maupun Palu Barat sudah tersedia jalur landai yang bisa digunakan teman-teman disabilitas. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga mendorong pelaku usaha menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di lingkungan usahanya serta memastikan pembangunan fasilitas pelayanan publik ke depan mengedepankan aspek aksesibilitas.

Sementara itu, Manager SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mombine, Fiani Risky, mengatakan pendataan tersebut tidak hanya bertujuan memperbarui basis data penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi fondasi pelaksanaan Program Penggerak Muda Inklusi Disabilitas di Kota Palu.

Menurutnya, data yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi calon peserta program sekaligus memastikan kebijakan yang disusun pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas agar pelayanan publik semakin inklusif.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Jumat 17 Juli 2026, Emas Antam Anjlok Rp27 Ribu, Ini Daftar Harga Terbaru

"Kami berharap ke depan teman-teman penyandang disabilitas semakin berdaya, memiliki kesempatan bekerja, dan memperoleh akses yang setara, baik dari sisi pelayanan publik maupun infrastruktur," tutup Fiani.(*)