TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Potensi bencana gempa megathrust yang mengintai pesisir selatan Pulau Jawa bukanlah isapan jempol belaka.

Fakta krusial tersebut diungkapkan oleh Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) tepat dua dekade pasca-tragedi mematikan Tsunami Pangandaran yang terjadi pada 17 Juli 2006 silam. 

Guna meminimalisasi risiko buruk di masa depan, kesadaran dan kesiapsiagaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, mengurai kembali memori kelam tersebut. 

Eks Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG itu menjelaskan bahwa petaka dua puluh tahun lalu itu dipicu oleh aktivitas seismik megathrust berkekuatan magnitudo 7,7. 

Karakteristiknya masuk dalam kategori tsunami earthquake, sebuah fenomena patahan di zona subduksi selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memicu gelombang raksasa secara tak terduga.

Dampak dari amukan alam dua dasawarsa lalu itu sangat masif. Tercatat, lebih dari 668 nyawa melayang secara tragis, sementara ribuan warga lainnya harus menderita luka fisik yang parah serta kehilangan harta benda akibat rumah mereka luluh lantak diterjang air laut.

Daryono menggarisbawahi satu temuan ilmiah yang menjadi evaluasi mendasar dari peristiwa tersebut. Gelombang tsunami ternyata tetap berpotensi menyerang secara dahsyat meskipun getaran lindu yang dirasakan oleh warga di daratan tergolong bermagnitudo kecil atau lemah.

Berpijak dari fenomena itu, ia mengimbau penduduk di area pesisir agar bergerak cepat secara mandiri tanpa harus menanti rilis formal dari instansi terkait.

"Jika berada di pantai dan terjadi gempa, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu sirene atau informasi resmi karena waktu tiba tsunami bisa hanya sekitar 15 hingga 20 menit setelah gempa," ujar Daryono dalam tulisannya yang diterima Tribun Jabar, Jumat (17/7/2026) pagi.

Pakar kebencanaan ini menekankan bahwa kepekaan terhadap alarm alamiah atau natural warning merupakan benteng pertahanan paling dini untuk bertahan hidup.

Indikator alam seperti guncangan tanah, fenomena air laut yang mendadak surut secara drastis, hingga dentuman gemuruh dari tengah samudra wajib dipahami sebagai instruksi darurat untuk segera menjauh dari garis pantai.

Penguatan aspek edukasi serta internalisasi budaya mitigasi dinilai jauh lebih efektif untuk menekan angka fatalitas korban jiwa daripada sekadar bergantung pada instrumen teknologi modern.

"Meski Indonesia kini sudah memiliki sistem peringatan dini tsunami, peta bahaya, jalur evakuasi, hingga program edukasi kebencanaan, kesiapan masyarakat tetap menjadi faktor utama penyelamat nyawa," katanya.

Tingkat kerawanan di spot-spot wisata bahari bahkan jauh lebih tinggi. Masalahnya, mayoritas pelancong yang memadati area tersebut sama sekali tidak familier dengan peta evakuasi lokal.

Oleh sebab itu, Daryono mendesak agar seluruh pengelola destinasi wisata di sepanjang pantai selatan Jawa wajib memfasilitasi jalur pelarian yang memadai, memasang papan penunjuk arah, menyediakan area steril yang aman, serta menggelar latihan tanggap darurat secara berkala.

Tragedi masa lalu di Pangandaran menjadi bukti autentik bahwa seluruh bentang pesisir selatan Jawa berada di atas jalur subduksi megathrust yang aktif bergerak. Realitas geologis ini menuntut setiap wilayah untuk mengintegrasikan pola pikir sadar bencana secara kontinu dan turun-temurun.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa momen refleksi dua dekade Tsunami Pangandaran ini bukan sekadar ajang seremonial belaka untuk meratapi para korban.

Peringatan ini harus dijadikan motor penggerak untuk memperkokoh ketangguhan kolektif warga dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

"Keberhasilan penanggulangan tsunami tidak diukur dari banyaknya korban yang berhasil diselamatkan setelah bencana, tapi dari sedikitnya korban yang harus diselamatkan karena masyarakat sudah siap sebelum tsunami datang," ucap Daryono.