Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat menjadi bukti buruknya perencanaan, pelaksanaan, dan sistem yang disiapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. 

Setelah masalah pemetaan, kini muncul sistem aplikasi cadangan SPMB (CADAS) yang diduga menarik kembali siswa dari sekolah swasta, ke sekolah negeri.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengatakan, sengkarut SPMB 2026 di Jawa Barat tidak muncul begitu saja, tapi akibat sistem yang disusun tanpa perencanaan matang sejak awal.

Baca juga: Polemik CADAS SPMB Jabar, Pengamat UPI Sebut Disdik Jabar Kurang Matang Petakan Kuota Sekolah

"Jabar tahun ini paling kacau, paling semrawut. Terlihat bahwa penerimaan murid baru, baik dari sistem, pelaksanaan, maupun perencanaannya sangat buruk. Sistem apa pun namanya, termasuk CADAS, dibuat di tengah jalan sehingga justru mengacaukan sistem yang sudah ada dan memicu protes dari sekolah swasta," ujar Ubaid kepada Tribun Jabar, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, seluruh mekanisme penerimaan murid seharusnya sudah dirancang sebelum SPMB dimulai, termasuk skema jika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi.

Ubaid menilai, pemerintah provinsi tidak boleh hanya berperan sebagai panitia penerimaan peserta didik di sekolah negeri, tetapi harus memastikan seluruh anak di Jawa Barat mendapatkan layanan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Kalau sejak awal sudah dihitung bangku sekolah negeri tidak cukup, maka pemerintah harus duduk bersama sekolah swasta. Berapa kuota yang ditangani negeri, berapa yang ditangani swasta, termasuk lokasinya, semuanya harus direncanakan sejak awal sehingga tidak menimbulkan konflik seperti sekarang," katanya.

Menurut Ubaid, sekolah swasta merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan seharusnya diposisikan sebagai mitra pemerintah, bukan pihak yang harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah.

Selain polemik CADAS, JPPI juga mengkritik kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA negeri, yang menyebabkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai lebih dari 40 orang.

Kebijakan tersebut, kata dia, memang dapat menambah daya tampung sekolah negeri, tetapi berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.

"Pemerintah jangan hanya mengejar semua anak masuk sekolah negeri, tetapi harus memastikan kualitas pendidikannya. Jumlah siswa dalam satu kelas itu ada batasnya. Kalau dipaksakan terlalu banyak, kualitas belajar akan turun," katanya.

Ubaid juga mengatakan persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak hanya menyangkut banyaknya anak yang belum tertampung di sekolah, tetapi juga rendahnya kualitas pembelajaran, ditandai lemahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Baca juga: FKSS Jabar Protes Aplikasi CADAS, Rugikan Sekolah SSK karena Digunakan saat Tahapan SPMB Berakhir

Ubaid meminta Pemprov Jabar tidak hanya berfokus menambah bangku sekolah, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

"Pertanyaan besarnya bukan hanya apakah anak bisa masuk sekolah, tetapi apakah sekolah yang disediakan benar-benar berkualitas. Jangan sampai, anak sudah masuk sekolah negeri, tetapi justru kehilangan kesempatan mendapatkan proses pembelajaran yang baik karena kelasnya terlalu padat," katanya.