Gorontalo (ANTARA) - Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) memperkuat literasi teritorial laut bagi masyarakat pesisir di Desa Bajo Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, melalui pendokumentasian sejarah kampung, pemetaan wilayah kelola, hingga pendidikan advokasi bagi generasi muda.

Direktur Japesda, Christopel Paino di Gorontalo, Jumat, mengatakan penguatan literasi teritorial laut bertujuan membangun kembali pemahaman masyarakat terhadap hubungan historis mereka dengan laut yang selama ini mulai memudar akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, hingga dampak perubahan iklim.

"Literasi teritorial laut kami dorong agar masyarakat memahami kembali sejarah dan hubungan mereka dengan laut. Banyak yang merasakan dampak perubahan iklim, tetapi belum memiliki cara untuk membahasakan persoalan itu dalam konteks ruang hidup mereka," kata Christopel.

Ia menjelaskan salah satu kegiatan utama dalam program tersebut adalah mendokumentasikan sejarah dan asal-usul masyarakat Bajo Tilamuta. Dokumen itu menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah mengelola wilayah laut secara turun-temurun sejak abad ke-17 hingga ke-18.

Selain pendokumentasian sejarah, Japesda juga memfasilitasi pemetaan partisipatif wilayah kelola laut bersama masyarakat. Peta tersebut dipadukan dengan dokumen sejarah untuk memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai batas-batas ruang hidup mereka.

Menurut Christopel, literasi teritorial laut tidak hanya bertujuan merekam sejarah, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam menjaga wilayah kelolanya di tengah meningkatnya tekanan pembangunan di kawasan pesisir.

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa laut bukan sekadar ruang terbuka, tetapi ruang hidup yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Pengetahuan itu penting sebagai dasar memperjuangkan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola mereka," ujarnya.

Japesda juga mendokumentasikan praktik konservasi tradisional masyarakat Bajo, seperti kawasan pulau yang dianggap pamali atau disakralkan, sehingga tidak boleh dieksploitasi.

Menurutnya, praktik tersebut merupakan bentuk perlindungan ekosistem yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat, Japesda menyelenggarakan Sekolah Advokasi Pesisir (Sadar) yang digelar setiap bulan. Kegiatan itu diikuti pemuda dan nelayan muda dengan berbagai tema, mulai dari hak masyarakat pesisir, perubahan iklim, hingga pengelolaan wilayah laut berbasis komunitas.

Christopel berharap rangkaian kegiatan literasi teritorial laut tersebut dapat memperkuat pengetahuan masyarakat pesisir terhadap sejarah, ruang hidup, dan hak-hak mereka, sehingga mampu berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan wilayah laut di masa depan.