Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembangunan hukum yang berkeadilan harus dibarengi dengan penguatan karakter serta integritas para penyelenggara negara.

Dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku Seri Pemikiran Nasaruddin Umar, di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (16/7), ia menilai demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak ditopang oleh etika peradaban yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moralitas.

"Nilai agama memberikan arahan moral pada kehidupan publik. Demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, dan lembaga negara tetap sangat diperlukan, tetapi semua ini akan menjadi rapuh jika tidak didukung oleh moralitas,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, agama tidak dapat dipisahkan dari ruang publik.

Namun, sambung dia, kehadiran agama harus diwujudkan dalam nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok mayoritas dan minoritas.

Yusril mengingatkan ulama dan negarawan memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam membangun bangsa.

Dikatakan bahwa ulama menjaga kedalaman moral masyarakat, sementara negarawan menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan kelembagaan negara. Di sisi lain, hukum berfungsi memastikan kekuasaan tidak dijalankan secara berlebihan.

Meski demikian, dia menegaskan hukum memiliki keterbatasan. Berdasarkan pengalamannya di bidang hukum dan pemerintahan, tidak semua persoalan kehidupan dapat dijawab hanya melalui teks peraturan perundang-undangan.

“Terkadang pasal-pasal tampak jelas, namun penerapannya dapat menghasilkan ketidakadilan. Di lain waktu, hukum memberi opsi, dan kualitas keputusan sangat bergantung pada karakter individu yang menjalankan otoritas tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Menko menegaskan reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, pembenahan kelembagaan, atau pun pengembangan sistem digital pemerintahan, sebab tanpa perubahan integritas penyelenggara negara, keadilan akan sulit terwujud.

Selain itu, ia menambahkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan semata-mata kekurangan perangkat hukum, melainkan masih lemahnya etika peradaban dalam kehidupan berbangsa.

Oleh sebab itu, Yusril menekankan penerapan nilai-nilai etika harus menjadi bagian dari praktik kehidupan bernegara, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan peran aktif negara dalam membangun karakter bangsa.

Secara khusus, dirinya pun menilai perjalanan intelektual Menteri Agama Nasaruddin Umar melalui kajian tafsir Al Qur'an, pemikiran Islam, dan spiritualitas menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan berbangsa.

Dia juga menyinggung keteladanan Mohammad Natsir sebagai contoh bahwa komitmen terhadap agama dan kebangsaan dapat berjalan beriringan.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan produktivitasnya dalam menulis terus berlanjut.

Ia mengatakan tiga buku yang diluncurkan pada kesempatan tersebut merupakan bagian dari puluhan karya yang telah diterbitkannya.

“Tiga hari yang lalu kami juga meluncurkan tujuh buku. Tujuh buku itu tidak termasuk tiga buku yang diluncurkan hari ini,” ujar Nasaruddin.

Dirinya mengungkapkan saat ini tengah menyelesaikan karya besar berupa Tafsir Filosofi Al-Qur'an. Adapun tiga buku yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut berjudul Pikiran yang Memurnikan, Simpul Pemikiran, serta Artikel dan Opini Pilihan.