Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun kembali berjalan.
Kendati demikian, implementasinya masih memuat berbagai persoalan.
Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida, S.P., M.Si., menilai sisi hulu program MBG masih perlu dibenahi.
Pasalnya, kesiapan sektor pertanian nasional masih bersifat heterogen atau tidak merata.
"Kondisi di lapangan menunjukkan tantangan yang berbeda antarkomoditas. Hal ini memerlukan penanganan yang spesifik agar pasokan pangan tetap terjaga," katanya, Jumat (17/7/2026).
Ia juga menyoroti soal ketimpangan produksi dan harga beras.
Beras mengalami surplus domestik yang diproyeksikan mencapai 38,6 juta ton dari total ketersediaan sebesar 47,1 juta ton.
Sayangnya, harga eceran beras di pasar masih bertahan tinggi pada rata-rata Rp15.499 per kilogram karena harga gabah di tingkat petani sudah melampaui asumsi Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.
Tantangan lebih kompleks terjadi di subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi penopang utama protein program MBG.
Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan sempat turun 1,85 persen pada Juni 2026 akibat kenaikan biaya pakan impor yang lebih cepat daripada harga jual.
“Struktur rantai pasok protein hewani kita masih memerlukan penguatan kapasitas. Kita harus menjaga agar penyerapan untuk program MBG tidak mengurangi pasokan pangan bagi masyarakat umum,” terangnya.
Ia juga mengamati adanya persoalan yang dialami pelaku UMKM sektor pangan lantaran mekanisme pengadaan pemerintah yang mengharuskan mitra menyediakan modal di awal (pre-financing).
Menurut dia, pencairan pembayaran yang memakan waktu berdampak pada likuiditas usaha pelaku UMKM.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah mestinya menyediakan skema pembayaran bertahap yang lebih cepat.
Pilihan lain yang bisa diambil adalah memfasilitasi supply chain financing melalui jaringan perbankan daerah.
Dengan demikian, pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi tanpa risiko kekurangan modal.
Baca juga: Program MBG Bergulir Lagi, Harga Sayuran Hijau di Pasar Sewukan Magelang Merangkak Naik
Agar program MBG berjalan optimal, Dinda mendorong penyelarasan regulasi dengan menyesuaikan kembali harga acuan beras dengan kondisi harga gabah riil di lapangan.
Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem pengadaan digital yang mengintegrasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan peta potensi komoditas daerah.
Yang tak kalah penting, ia mendorong pemerintah meningkatkan dukungan subsidi sarana produksi pengembangan teknologi pertanian, serta penyediaan infrastruktur seperti gudang pendingin.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kualitas SDM Indonesia. Namun, keberhasilan di hilir tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor hulu,” imbuhnya. (*)
