Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Rencana penghentian sementara pasokan air bersih akibat pekerjaan perawatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hutan Kota menuai sorotan.

Pengamat kebijakan publik hingga anggota DPRD DKI Jakarta meminta PAM Jaya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga selama proses pemeliharaan berlangsung.

Sebelumnya, PAM Jaya mengumumkan sebanyak 55.272 pelanggan di wilayah Jakarta Barat akan terdampak gangguan pasokan air bersih akibat pekerjaan perawatan IPA Hutan Kota yang dikelola PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama enam hari, mulai 17 hingga 22 Juli 2026.

Selama proses perawatan, distribusi air dari IPA Hutan Kota menuju jaringan PAM Jaya akan disesuaikan sehingga sejumlah wilayah diperkirakan mengalami gangguan pasokan air bersih.

Tujuh kelurahan yang terdampak berada di wilayah Jakarta Barat, sehingga masyarakat diminta menyiapkan cadangan air untuk kebutuhan sehari-hari.

PAM Jaya menyatakan pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan air minum kepada pelanggan.

Pengamat Minta Audit Proyek

Namun, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mempertanyakan alasan di balik proyek perawatan tersebut.

Ia menilai frekuensi pekerjaan perbaikan yang dilakukan PAM Jaya dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian.

Trubus bahkan menduga perlu ada audit menyeluruh terhadap proyek-proyek pemeliharaan yang dilakukan perusahaan daerah tersebut.

"Bisa saja memang ini, PAM Jaya ada kongkalikong dengan kontraktor. Jadi masyarakat dikorbankan supaya ada perhatian dari Pemprov sama kaya anak nangis biar dapat perhatian dari Pemprov," ujar Trubus kepada Wartakotalive.com, Jumat (17/7/2026).

Meski demikian, dugaan tersebut merupakan pandangan Trubus dan belum disertai bukti ataupun tanggapan dari PAM Jaya.

Menurut Trubus, pelayanan kepada pelanggan harus menjadi prioritas utama karena masyarakat tetap membayar tagihan air setiap bulan.

Karena itu, ia meminta PAM Jaya memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak penghentian pasokan air bersih.

"Harusnya digratiskan itu, sebulan atau dua bulan sebagai bentuk kompensasi kepada pelanggan," katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut bertanggung jawab karena PAM Jaya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurutnya, selama pekerjaan berlangsung, Pemprov DKI perlu membantu distribusi air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Jangan tanggung jawab hanya di PAM Jaya saja, tapi juga Pemprov harus ikut bertanggung jawab sebagai pemilik BUMD," ujarnya.
Trubus juga mendorong adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga berwenang lainnya terhadap proyek-proyek perawatan PAM Jaya.

Menurut dia, audit diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan benar-benar berdasarkan kebutuhan teknis dan bukan sekadar proyek rutin.

"PAM Jaya ini kan perusahaan daerah yang berbisnis kepada warga. Jangan sampai sudah berbisnis tapi pelanggan tidak mendapat pelayanan terbaik," tandasnya.

DPRD DKI Minta Layanan Tetap Maksimal

Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu memastikan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan perawatan IPA Hutan Kota hingga proses normalisasi distribusi air selesai.

Menurut Kevin, pengawasan penting dilakukan agar pemulihan layanan berjalan sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat.

"Saya memahami kekhawatiran warga Cengkareng dan sekitarnya yang harus menampung air karena adanya penghentian sementara pasokan PAM JAYA," kata Kevin.
Ia menegaskan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga setiap gangguan layanan harus diantisipasi dengan baik.

Menurut Kevin, pekerjaan teknis memang diperlukan, namun dampaknya terhadap masyarakat harus ditekan sekecil mungkin.

"Yang menjadi perhatian saya bukan hanya proses perbaikannya, tetapi juga bagaimana pelayanan kepada warga selama masa penghentian tersebut. PAM JAYA harus memastikan informasi tersampaikan secara luas dan tepat waktu, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk bersiap," ujarnya.

Selain itu, Kevin meminta distribusi bantuan air bersih menggunakan mobil tangki dilakukan secara cepat dan merata.

Ia menilai prioritas harus diberikan kepada permukiman padat penduduk, fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, serta kelompok rentan yang sangat bergantung pada pasokan air.

Kevin juga meminta PAM Jaya melakukan evaluasi menyeluruh agar pekerjaan pemeliharaan berikutnya dapat direncanakan lebih baik tanpa mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

"Komunikasi publik harus lebih masif, jalur pengaduan harus responsif, dan apabila ada keterlambatan pemulihan, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang transparan," tandasnya.