Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar sebesar 1.588 kiloliter (KL) dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Juli 2026.
Tambahan kuota tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan pasokan bio solar di tengah tingginya kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas berbagai sektor usaha hingga penghujung tahun.
Dengan adanya penambahan itu, total kuota bio solar bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu meningkat dari 105.658 KL menjadi 107.246 KL.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, mengatakan tambahan kuota merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berdasarkan evaluasi kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Rico, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan maupun kelangkaan bio solar yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Penambahan kuota ini merupakan hasil koordinasi dan evaluasi kebutuhan riil di lapangan. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan maupun kelangkaan bio solar sehingga kebutuhan masyarakat dan dunia usaha tetap dapat terpenuhi,” kata Rico.
Tingginya tingkat konsumsi tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan tambahan kuota kepada BPH Migas.
Menurutnya, tambahan alokasi ini akan memberikan kepastian terhadap ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir tahun sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan bio solar.
Baca juga: Antrean Panjang di SPBU Kelobak Kepahiang Imbas Pasokan Solar Berkurang Sejak 2 Hari Terakhir
Baca juga: Antrean Panjang Kendaraan di SPBU Kutau Bengkulu Selatan, Manajemen Pastikan Bukan Karena Stok BBM
“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, penambahan kuota ini sangat penting agar stok bio solar tetap tersedia dan masyarakat memperoleh kepastian dalam mendapatkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus menjalin koordinasi dengan PT Pertamina serta berbagai pihak terkait agar distribusi tambahan kuota berjalan lancar, merata, dan sesuai kebutuhan di setiap kabupaten maupun kota.
Pengawasan terhadap proses penyaluran juga akan terus diperkuat agar BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang memang berhak.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan seluruh pihak terkait agar distribusi tambahan kuota bio solar dapat berjalan dengan baik, merata di seluruh wilayah, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah,” jelasnya.
Selain memastikan distribusi berjalan optimal, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi secara bijaksana sesuai peruntukannya.
“Kami mengajak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi secara bijaksana. Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi akan terus ditingkatkan agar penyaluran tepat sasaran dan hak masyarakat yang berhak tetap terpenuhi,” katanya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menjelaskan bahwa setiap jenis BBM memiliki karakteristik dan nilai Research Octane Number (RON) yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin kendaraan.
Ia menyebut penggunaan BBM sesuai rekomendasi pabrikan tidak hanya membantu menjaga performa kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar sekaligus menekan emisi gas buang.
Penyaluran BBM subsidi terus didukung melalui sistem digitalisasi SPBU dan penggunaan QR Code bagi konsumen yang telah terdaftar sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi energi merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang berhak sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.
“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, memilih jenis BBM sesuai spesifikasi kendaraan, serta melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Langkah sederhana tersebut akan memberikan manfaat besar dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi dan memastikan program subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya,” ujar Rusminto.
