TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kinerja keuangan daerah di Jawa Barat hingga pertengahan Juli 2026 menunjukkan capaian yang beragam.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 15 Juli 2026, terdapat lima wilayah yang mencatatkan persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Dari data tersebut, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor menempati posisi tiga teratas.
Kabupaten Bogor berada di peringkat pertama dengan realisasi yang telah melampaui separuh dari target tahunan.
Sementara Kota Bogor menyusul di peringkat ketiga dengan capaian yang juga berada di atas 50 persen.
Penyerapan PAD di kedua wilayah bertetangga ini berjalan lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Barat hingga pertengahan tahun anggaran 2026.
Realisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemandirian fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Berikut rincian lima wilayah di Jawa Barat dengan persentase realisasi tertinggi:
1. Kabupaten Bogor (54,83 persen)
Pemerintah daerah telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp3.096,15 miliar dari total target tahunan sebesar Rp5.647,14 miliar.
2. Kota Tasikmalaya (51,64 % )
Capaian ini diperoleh setelah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp235,32 miliar dari target Rp455,65 miliar.
3. Kota Bogor (50,22 % )
Wilayah ini telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp898,33 miliar dari total target Rp1.788,71 miliar.
4. Kota Cimahi (49,68 % )
Kota ini berada di peringkat keempat dengan persentase realisasi yang mendekati angka setengah dari target tahunan.
5. Kabupaten Sukabumi (49,49 % )
Menggenapi posisi lima besar dengan kinerja penyerapan yang stabil pada pertengahan tahun ini.
Di luar lima daerah tersebut, pergerakan realisasi PAD di wilayah lain menunjukkan angka yang bervariasi.
Sejumlah daerah mencatatkan realisasi di kisaran 40 hingga 46 persen.
Kabupaten Bandung mencatatkan angka 46,66 persen, diikuti Kabupaten Sumedang 46,60 persen, Kabupaten Cianjur 46,11 persen, dan Kabupaten Kuningan 45,67 persen.
Sementara itu, wilayah dengan realisasi di kisaran 43 persen di antaranya Kabupaten Pangandaran sebesar 43,88 persen, Kota Depok 43,61 persen, Kota Sukabumi 43,50 persen, Kabupaten Majalengka 43,31 persen, serta Kabupaten Tasikmalaya 43,10 persen.
Selain itu, terdapat daerah yang mencatatkan realisasi di kisaran 39 hingga 41 persen, seperti Kabupaten Karawang 41,38 persen, Kabupaten Garut 40,78 persen, Kota Bekasi 40,21 persen, dan Kabupaten Subang 39,28 persen.
Di sisi lain, terdapat sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya masih berada di bawah angka 35 persen.
Kelompok ini meliputi Kabupaten Purwakarta dengan 34,65 persen, Kota Cirebon 33,95 persen, Kabupaten Cirebon 32,74 persen, dan Kota Banjar 32,19 persen.
Beberapa daerah dengan target PAD yang tergolong besar juga terpantau masih berada di bawah 31 persen.
Kabupaten Bekasi baru mengumpulkan PAD sebesar 30,23 persen dari target Rp4.310,69 miliar.
Tren serupa terlihat di Kabupaten Bandung Barat yang berada di angka 27,59 persen serta Kota Bandung dengan realisasi 27,48 persen dari target Rp4.346,19 miliar.
Pada posisi terendah, Kabupaten Ciamis baru merealisasikan pendapatan sebesar 18,15 persen dari target Rp376,32 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Indramayu berada di posisi terakhir dengan persentase 16,39 persen, atau baru mengumpulkan Rp152,04 miliar dari total target tahunan sebesar Rp927,70 miliar.
