TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menegaskan, kebutuhan pembangunan Jakarta adalah soal pelayanan dasar.

Hal itu disampaikan Ali saat rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Kantor DPRD Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Menurut Ali, konsep menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak boleh membuat pemerintah melupakan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

"Jangan seolah-olah Jakarta mau dibangun seperti New York dengan gedung-gedung tinggi. Yang dibutuhkan warga itu pelayanan dasar yang baik dan fasilitas yang memadai," kata Ali.

Ia menilai, hingga kini masih banyak fasilitas pelayanan masyarakat yang kondisinya jauh dari layak.

Mulai dari Posyandu, kantor RT dan RW, hingga sarana pendukung Dasawisma disebut belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam penyusunan anggaran.

"Di bawah itu Bapak pernah cek enggak? Perangkat paling bawah dari RT, RW, Posyandu, Dasawisma dan lain-lain, mereka saat ini sangat sedih karena fasilitasnya tidak tercukupi atau tidak layak," ujarnya.

Ali mengaku menemukan langsung berbagai persoalan tersebut saat menjalani kegiatan reses di daerah pemilihannya.

Menurut dia, keluhan masyarakat justru didominasi persoalan pelayanan dasar yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.

"Kita enggak usah dulu bicara kota global atau kota modern. Bapak turun ke lapangan, ikut sama saya, baru lihat sendiri kondisinya," tegasnya.

Ia mencontohkan masih banyak Posyandu yang belum memiliki alat kesehatan sederhana untuk melayani warga.

Padahal, Jakarta memiliki kemampuan anggaran yang sangat besar.

"Posyandu itu alat tensi darah saja enggak ada. Alat penimbang juga banyak yang tidak memadai. Saya benar-benar enggak mengerti kenapa hal mendasar seperti ini bisa terlewat," ucapnya.

Selain Posyandu, Ali juga menyoroti kondisi kantor RT dan RW yang menjadi pusat berbagai pelayanan masyarakat.

Menurutnya, tidak sedikit bangunan yang sudah tidak layak digunakan meski setiap hari dimanfaatkan untuk kegiatan Posyandu, PAUD hingga aktivitas warga lainnya.

"Ada kantor RT, kantor RW yang dipakai untuk Posyandu, PAUD dan kegiatan warga, tapi kondisinya tidak layak. Bahkan kipas angin saja enggak ada," katanya.

Ali juga mempertanyakan arah pembahasan anggaran yang lebih banyak membicarakan proyek-proyek berskala besar.

"Kita berbicara bangun bendungan laut, bicara proyek-proyek besar, tetapi kebutuhan dasar masyarakat justru belum dipenuhi," ujarnya.

Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta tidak hanya menyusun perencanaan dari balik meja, melainkan lebih sering turun langsung ke lapangan.

Menurut Ali, kondisi Jakarta tidak hanya berada di kawasan pusat bisnis.

"Jakarta itu bukan cuma Thamrin dan Sudirman. Coba datang ke Pondok Kopi, Cawang, Cililitan, supaya tahu kondisi sebenarnya dan perencanaannya bisa lebih berpihak kepada masyarakat," tuturnya.

Ali berharap penyusunan RKPD maupun KUA-PPAS APBD 2027 benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memperbaiki fasilitas pelayanan di tingkat RT, RW, Posyandu hingga Dasawisma sebelum mengejar pembangunan fisik berskala besar.

"Kalau menyusun rencana kerja, yang berpihak kepada masyarakat dulu. Jangan hanya membahas yang terlihat megah, sementara kebutuhan dasar warga masih banyak yang belum terpenuhi," pungkasnya.