Oleh: Ahmad Banggay
Staf Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan
TRIBUN-TIMUR.COM - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan segera digelar Agustus mendatang.
Hari-hari menjelang muktamar sangat dinamis.
Banyak pihak ikut terlibat, baik dari kalangan NU, politisi, maupun variabel-variabel kekuasaan.
Muktamar ini sepantasnya menjadi momentum bagi NU untuk menjawab krisis di tubuh NU, krisis dalam negara dan bangsa kita.
Namun, gejala yang berputar mengesankan krisis-krisis itu tak digubris oleh dinamika Muktamar.
Pada level internalnya sendiri, fakta menunjukkan problem kejamaahannya memerlukan sentuhan NU.
Sebutlah misalnya kaum tani — NU begitu jauh dari mereka.
Padahal, krisis ekologi yang merebak begitu nyata dampaknya pada kaum tani.
Swasembada pangan yang dibanggakan pemerintah, justru tak selaras dengan kesejahteraan kaum tani kita.
NU menjauh dari petani.
NU tak mengurus petani dan pertanian.
NU tak melayani petani yang juga jamaahnya sendiri.
NU lebih sibuk melayani keperluan kaum elit.
Padahal hubungan NU dan petani bersifat konstitutif.
Petani bukan objek program semata, melainkan subjek sejarah NU.
NU lahir dari masyarakat agraris pedesaan.
Didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari di tengah kultur pertanian kental.
Maka wajar bila di era itu, KH. Hasyim Asy’ari menegaskan: “Nyangkul di sawah pahalanya sama dengan mengaji.”
Itulah mengapa Kiai NU dahulu rutin membersamai petani untuk memajukan pertanian dan bangsa.
Para petani di zaman itu diajarkan membuat kompos, pupuk kandang, pestisida nabati, dan kebutuhan pertanian lainnya secara mandiri, seraya menolak penebangan hutan secara sembarangan.
Karena bagi NU, alam adalah amanah, tak boleh dijarah.
NU dan petani tak berhenti di lapangan pertanian saja.
Petani bersama santri dan Kiai berjuang melawan penjajah melalui spirit Resolusi Jihad 1945 yang diserukan KH. Hasyim Asy’ari: “Membela tanah air hukumnya fardhu ain.”
Jadi di zaman itu, petani selain sebagai pejuang lumbung, mereka juga sebagai pejuang bangsa dan NU-lah yang mengorganisirnya.
Mengapa NU harus mengurus petani dan pertanian?
Pertama, petani-nelayan merupakan jamaah basis sosial generasi awal ormas besar ini.
Sampai sekarang mereka masih setia sebagai pengamal-penjaga tradisi NU.
Dan mereka pula yang membangun NU di level bawah.
Pribumisasi Islam yang dilancarkan NU mendaratnya di pedesaan.
Sehingga tradisi NU bergerak aktif di kaum tani-nelayan.
Kedua, negara kita sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan.
Cukup penting NU terlibat aktif mendorong terwujudnya swasembada pangan.
Sebab basis sosial NU dominan berada di kawasan pedesaan.
Dalam konteks itu, NU sepantasnya mengarahkan energi sosial jamaahnya untuk berperan aktif dalam produksi pangan nasional.
Namun, agar keadilan dalam program itu menyata, tentu NU perlu pula memperjuangkan agar negara juga memberdayakan ekonomi kaum tani-nelayan.
Pelibatan TNI-Polri dalam program swasembada pangan selama ini harusnya terbatas pada pengawasan terhadap upaya manipulasi pihak tertentu dalam program itu yang berdampak pada kerugian petani.
Bukan mengarahkan TNI-Polri untuk berladang.
Ruang penggarapan ladang seharusnya diberikan pada kaum tani yang sebagian besar adalah jamaah NU.
Ketiga, masifnya industri ekstraktif yang berdampak pada krisis iklim dan merusak lingkungan global.
Industri ekstraktif kian masif dalam kurun 15 tahun terakhir.
Industri tambang, industri kehutanan, dan lain-lain kian menggerus kualitas lingkungan hidup di negeri kita.
Krisis iklim pun dituai negeri kita.
Dalam keadaan seperti itu, NU harusnya fokus membangun program penyelamatan lingkungan berbasis petani.
Sebab, aneka industri itu bergerak di pedesaan.
Penyelamatan lingkungan itu dapat dijalankan melalui praktik pertanian pro-ekologi, atau membangun agenda gerakan “hijauisasi desa”.
Bila NU sukses menjalankan itu, maka lahirlah output besar yang urgen: “menyelamatkan petani (jamaah) sekaligus menyelamatkan ekologi bangsa.”
Tapi apa lacur, alih-alih menyelamatkan ekologi, NU malah menerima “hadiah” konsesi tambang yang disodorkan Presiden Jokowi di ujung pemerintahannya.
Ini artinya, NU malah berpotensi merusak ekologi bangsa.
Ini merupakan pergeseran negatif NU, dari logika agraria yang lestari menuju logika ekstraktif yang merusak.
Hal ini tidak mencerminkan spirit perjuangan para pendiri NU.
***
Dengan kondisi tani yang tak kunjung sejahtera dan ancaman krisis iklim/ekologi global yang kelak berdampak pada krisis pangan, NU harus membangun program strategis untuk menyelamatkan petani, desa, pangan dan ekologi kita.
Muktamar ke-35 yang hendak digelar bulan depan harus menjadi momen untuk merancang semua itu.
Paling tidak, NU harus melakukan sejumlah hal.
Pertama, kembali ke Khittah 1926 digelorakan kembali dalam makna membela petani, desa, dan lingkungan hidup.
Kembali ke Khittah 1926 diletakkan sebagai spirit jam’iyah (institusional).
Sebab esensi kembali ke Khittah 1926 adalah komitmen NU untuk keluar dari politik praktis dan kembali ke jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyah diniyah ijtima’iyah) yang berbasis kepentingan jamaah.
Kedua, NU perlu merancang gerakan advokasi petani-nelayan, desa dan ekologi.
Isinya, setidaknya deskripsi metodologis yang integratif dalam mengurus petani, desa dan penyelamatan ekologi bangsa.
Rancangan ini digagas dalam Muktamar ke-35 yang akan digelar bulan depan.
Hasil rancangan itu kemudian dishare ke seluruh pengurus NU se-Nusantara dan pesantren.
Ketiga, Perguruan Tinggi di bawah naungan NU harus mencetak sarjana-sarjana yang punya kompetensi pada bidang pertanian, agraria, maritim, peternakan, pedesaan, ekonomi mikro dan ekologi yang seimbang.
Para sarjana lulusan Perguruan Tinggi NU itu akan didistribusi ke desa-desa untuk menggerakkan pemberdayaan petani, pembangunan desa dan ekologi yang digarap bersama pesantren dan pengurus NU di tingkat bawah.
NU harus menjalankan semua itu.
Jangan lagi sibuk melayani kepentingan kekuasaan para elit.
NU tak boleh menggadaikan khidmah demi kekuasaan pragmatis, lantas melupakan sejarah besarnya, bahwa NU ditempa oleh keringat petani-nelayan, bukan tepuk tangan penguasa.(*)
