TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN – Komisi III DPRD Bulungan mendorong Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bulungan untuk membenahi tata kelola aset daerah, mulai dari aspek administrasi, legalitas hingga pemanfaatannya, agar memberikan manfaat yang lebih optimal buat masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Bulungan, Halim Perdana Kusuma, mengatakan masih terdapat sejumlah aset milik pemerintah daerah yang belum tertata dengan baik secara administrasi.
Menurutnya, kondisi ini juga menjadi salah satu catatan dalam proses pemeriksaan, meski Pemkab Bulungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Secara umum, kami dari Komisi III DPRD Bulungan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola aset yang lebih tertib secara administrasi dan akuntabel,” ujar Halim Perdana Kusuma, Sabtu (18/7/2026).
Ia menjelaskan, inventarisasi aset perlu dilakukan secara menyeluruh, karena berkaitan dengan legalitas dan kepastian status kepemilikan aset milik pemerintah daerah.
Baca juga: DPRD Bulungan Minta Pemkab Serius Bina UMKM, Ilhamsyah: Jangan Biarkan Pelaku Usaha Berjalan Sendiri
Selain itu, aset-aset yang selama ini terbengkalai juga perlu segera ditata, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Termasuk penataan aset-aset yang mangkrak supaya lebih diperhatikan aspek administrasinya,” katanya.
Menurut Halim Perdana Kusuma, pemerintah daerah perlu secara intensif melakukan pendataan, audit, dan inventarisasi terhadap aset yang sudah tidak dimanfaatkan, maupun yang belum memiliki dokumen legalitas yang jelas.
“Bahkan ada aset yang belum memiliki legalitas yang jelas.
Inventarisasi ini penting agar seluruh aset tertib secara administrasi dan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Pada akhirnya, hal ini juga akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),” jelasnya.
Berdasarkan hasil pengawasan Komisi III DPRD Bulungan, masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum dikelola secara maksimal.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah bangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Bunyu.
Halim menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, rumah sakit tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga menjadi perhatian DPRD Bulungan.
“Saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisinya dapat dikatakan masih mangkrak.
Karena pembangunannya menggunakan anggaran negara, pemerintah daerah perlu segera memastikan status, legalitas, dan pemanfaatannya ke depan,” pungkas Halim Perdana Kusuma.
(*)
Penulis : Desi Kartika
