TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Saroha Manullang memimpin langsung kegiatan Ground Breaking (Peletakan Batu Pertama) Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Rumah Susun Negara Tipe D dan Tipe E di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, sebagai tanda dimulainya pembangunan fasilitas hunian bagi aparatur keimigrasian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur negara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan representatif bagi pegawai yang bertugas di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat dalam hal ini Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Komandan Lanal Labuan Bajo, Komandan Distrik Militer 1630 Manggarai Barat, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Kepala BPS Manggarai Barat, Kepala Kantor BPN Manggarai Barat, Bea Cukai Labuan Bajo, KPP Pratama Ruteng, PTUN Manggarai Barat, Perwakilan Desa Batu Cermin, Rohaniawan dan Tokoh Adat.

Hadir juga pimpinan penyedia jasa konstruksi, konsultan perencana, konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen (PPK) selaku pejabat Penandatanganan kontrak serta pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.

Baca juga: Uskup Niigata Jepang Apresiasi SMAK Syuradikara Ende Sekolah Heterogen

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa pembangunan rumah susun negara merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Menurutnya, tersedianya hunian yang memadai akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pembangunan rumah susun ini bukan hanya membangun sebuah gedung, tetapi membangun fondasi bagi peningkatan kesejahteraan pegawai dan penguatan kualitas pelayanan keimigrasian. Ketika aparatur memiliki lingkungan tempat tinggal yang layak, mereka dapat bekerja dengan lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat," ujar Saroha Manullang.

Beliau juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan konstruksi, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan yang mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan mengedepankan prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan kerja.

Prosesi peletakan batu pertama juga didahului oleh acara adat dan dilanjutkan dengan doa bersama. Secara simbolis peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama para tamu kehormatan sebagai penanda dimulainya pekerjaan konstruksi fisik. Suasana penuh semangat dan optimisme mewarnai jalannya kegiatan, yang mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan infrastruktur keimigrasian.

Pembangunan Rumah Susun Negara Tipe D dan Tipe E ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian bagi pegawai, khususnya yang berasal dari luar daerah, sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam menjalankan tugas di kawasan strategis pariwisata nasional. Keberadaan fasilitas tersebut juga akan mendukung peningkatan kinerja organisasi serta memperkuat pelayanan keimigrasian di Labuan Bajo sebagai salah satu pintu gerbang internasional dan destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.

Melalui dimulainya pembangunan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima melalui penguatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para pegawai maupun masyarakat yang menerima layanan keimigrasian.