TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, memastikan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan tetap berlanjut meski mendapat penolakan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Menurut Untung, penolakan yang disampaikan Gubernur merupakan sebuah pandangan yang didasari belum adanya kajian yang komprehensif.

Proses pembahasan Ranperda, kata dia, tetap akan berjalan sesuai mekanisme hingga menghasilkan kajian dan rumusan yang utuh.

"Nggak masalah. Penolakan itu kan pandangan, sikap. Kalau saya sih menangkap Pak Gubernur itu menolak karena belum ada kajian. Kan itu Pak Gubernur bilang bahwa perlu ada kajian yang mendalam," ujar Untung kepada TribunJabar, Jumat (17/7/2026).

Untung meyakini sikap Gubernur bisa berubah apabila nantinya kajian yang disusun dalam pembahasan Ranperda menunjukkan hasil positif dan memiliki dasar yang rasional.

"Kalau sudah ada kajian yang positif dan itu masuk akal, saya nggak yakin Pak Gubernur akan sekeras gitu," katanya.

Menurut Untung, tahapan pembahasan saat ini masih berada di tingkat Pansus. Seluruh materi dan pasal dalam Ranperda akan dibahas hingga mencapai keputusan final di internal Pansus.

"Ya, sekarang kan sudah di Pansus. Nanti Pansus bekerja sampai kepada titik final Pansus dan memutuskan di Pansus terkait dengan pasal per pasalnya," ucapnya.

Setelah pembahasan di Pansus selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada masing-masing fraksi DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan pandangan sebelum dibawa ke rapat paripurna.

"Nah, setelah itu disampaikan, dilaporkan ke fraksi masing-masing. Nah, itu yang nanti akan diputuskan di Paripurna," katanya.

Untung menambahkan, keputusan akhir mengenai Ranperda tersebut akan ditentukan melalui mekanisme DPRD setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya.